Juni gultom Kepala Bappedalitbang Kobar menyampaikan dukungannya terhadap program landskap berkelanjutan yang di inisiasi oleh KALEKA dengan donatur yaitu SECO. Dimana program tersebut berdampak cukup signifikan karena langsung menyentuh masyarakat level tapsk/ desa yang secara Sumber daya manusia maupun anggaran sangat terbatas tetapi merupakan level terdekat untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu Yurisdiksi Kelapa Sawit Dan Gawi Bahaum. FGD digelar oleh NGO KALEKA melalui zoom meeting pada Senin, 3 Februari 2025 yang dihadiri oleh Kepala Bappedalitbang, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Desa Sabuai, Lurah Mendawai Seberang dan Team Kaleka. Tujuan digelarnya FGD untuk mendapatkan umpan balik dari pemda kobar terhadap kinerja dan keberlanjutan program lanskap berkelanjutan yang dilaksanakan oleh NGO Kaleka di Kotawaringin Barat.

Program ini sangat baik karena rencana aksinya selaras dan mendukung program kegiatan yang ada dalam perencanaan daerah baik RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Kegiatan yang ada dapat terus dilanjutkan dan dikembangkan lagi di wilayah yang belum disentuh pada kegiatan sebelumnya namun memiliki potensi yang bagus, kemudian tim yang ada dapat terus bekerjasama dan menjaga komitmen kerja nyata dalam membuat dan melaksanakan RAD yang nantinya disepakati. Kapasitas Bappedalitbang baik dalam program Gawi Bahaum maupun dalam program Yurisdiksi Kelapa Sawit adalah sekretaris kelompok kerja, yang bertugas mengatur jalannya rapat-rapat koordinasi dan administrasi guna pencapaian tujuan program. Langkah-langkah yang diambil untuk membangun kapasitas kelembagaan di dalam pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan teknis, pelatihan, kapasitas membangun, dan melatih pelaku lanskap, memperkuat tata kelola lokal, dan berinvestasi di kegiatan membuat Literature review basis data keragaman hayati. Bappedalitbang sebagai pembuat instrument perencanaan daerah, sangat memerlukan dukungan multi stakeholder baik dukungan dalam membuat perencanaan pembangunan melalui program-program prioritas, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, maupun dukungan sumber pendanaan yang akan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Keterlibatan pemerintah melalui perangkat daerahnya adalah melaksanakan kegiatan sesuai pokja masing-masing sehingga kegiatan lebih teratur dan terukur. Rencana aksi yang dikembangkan melalu forum multi pemangku sangat berguna untuk memberikan pemahaman kepada para pengguna lahan untuk pemanfaatan yang mengacu pada keberlanjutan. Sumber daya tambahan meningkatkan kapasitas pemerintah dalam pengelolaan lahan Pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia, sumber daya pendanaan, aturan hukum yang adil dalam mengakomodir dan melindungi hak-hak pekebun/pemilik lahan namun juga memperhatikan lanskap dan keberlanjutan serta aturan hukum terkait lainnya, memerlukan platform yang dapat mempermudah pendataan/pendaftaran e-STDB. Tantangan dalam mengimplementasikan atau menegakkan kerangka kerja hukum dan tenurial dalam pengakuan tanah uliyat/tanah adat, perbatasan antar desa, pemakaian lahan untuk kebun dalam kawasan. Saat ini Kotawaringin Barat bersama masyarakat desa membangun perekonomian desa melalui Perhutanan Sosial yang tergabung dalam Integrated Area Development (IAD) untuk memanfaatkan Hasil hutan Bukan Kayu (HHBK) atas penguasaan lahan. Program ini sangat berkontribusi dalam pendataan dan pemetaan lahan perkebunan masyarakat, diantaranya dengan membuat platform online untuk melakukan analisa Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan hidup (DDDTLH) secara otomatis, platform e-STDB untuk mengumpulkan data petani dan SIPKEBUN untuk mengumpulkan data perkebunan besar swasta, sistem e-sertifikasi untuk petani swadaya sehingga proses sertifikasi dapat disederhanakan, dan platform Tanibaik yang menyediakan akses materi pelatihan bagi petani melalui video dan buku saku yang mudah dipahami. Hambatan yang dihadapi saat ini adalah banyak masyarakat pemilik kebun yang sudah melebihi usia 20 tahun dan produksinya sudah menurun, tidak mampu secara finansial untuk melakukan replanting (penanaman kembali) sawit mereka.

Dalam melindungi hak-hak pekerja dan mempromosikan inklusivitas gender melalui program-programnya dengan membantu membuat dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti memberikan akses yang setara terhadap pelatihan, peluang kerja, dan pengambilan keputusan. Langkah-langkah tambahan untuk memperkuat inklusivitas dan perlindungan tenaga kerja yaitu mengintegrasikan kebijakan khusus gender, mendukung pembentukan dan penguatan organisasi pekerja untuk memperjuangkan hak-hak gender secara kolektif, menjalankan kampanye kesadaran untuk mendorong perubahan budaya dan norma yang diskriminatif terhadap perempuan di tempat kerja, membangun mekanisme pengaduan yang aman, dengan sistem pengaduan yang mudah diakses dan melindungi pelapor dari potensi pembalasan, melaksanakan audit independen terhadap program untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi hak pekerja dan mempromosikan kesetaraan gender. Pemerintah menginisiasi terlaksananya forum pertemuan untuk menjalin kemitraan tersebut dan agar dapat memecahkan hambatan permasalahan yang dialami dalam kemitraan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggali CSR dari sektor swasta yang pengelolaannya berada di bawah pemerintah kabupaten agar kepatuhan sektor swasta lebih baik, pemanfaatannya lebih optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat.

Dalam pencapaian signifikan dari program ini yaitu pola pikir masyarakat pemilik kebun lebih maju dalam pengelolaan lahan, Kotawaringin Barat mendapatkan ISPO untuk ekspor sawit. Program lanskap lainnya yang dilaksanakan oleh PPN/Bappenas bekerjasama dengan USAID Segar, Program lanskap Kalimantan Forest (KALFOR), dan program pemerintah pusat dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Perbedaan utamanya adalah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat tidak menggantungkan kesejahteraannya pada komoditas yang dihasilkan hanya dengan menebang hutan saja, namun dengan menjaganya secara berkelanjutan juga menguntungkan bagi mereka. Pemerintah daerah sangat terbantu dengan adanya KALEKA ini yang mendukung dan mempunyai tujuan serta konsisten terhadap arah pembangunan yang ingin dicapai bersama.