Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2014

Diposkan oleh: pada 09 Sep 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan, Produk Bappeda

Inflasi merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi sebagai side effect pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Ibarat pisau bermata dua, inflasi, selain berperan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, juga bertanggung jawab atas berkurangnya nilai tukar mata uang yang digunakan oleh masyarakat.  Inflasi yang terkendali dengan baik dapat berperan positif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Berpijak dari seriusnya efek yang ditimbulkan oleh inflasi, pemerintah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi  (TPI) Daerah.  TPI sendiri sebenarnya bukan hal yang baru, dimana sejak 2005 telah dibentuk TPI tingkat pusat yang memiliki masa kerja satu (1) tahun.

Mengingat pentingnya agenda pengendalian inflasi, Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bappeda berinisiatif membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).  Proses pembentukan tim ini dilakukan melalui beberapa kali rapat koordinasi dan konsultasi pada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.  Rapat koordinasi yang dilakukan antara lain pada 30 April 2014 membahas format keanggotaan serta tugas pokok dan fungsi TPID.  Hasil dari rapat koordinasi tersebut dikonsultasikan kepada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan format yang sesuai. TPID Kabupaten Kotawaringin Barat akhirnya disahkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 520/29/Bapp-III/2014 tentang Pembentukan Tim  Pengendali Inflasi Daerah.

Berdasarkan pada SK tersebut, susunan Tim  Pengendali Inflasi Daerah terdiri dari Tim Pengarah Kebijakan yang diketuai langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat; Tim Teknis yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat; serta Narasumber yang terdiri dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tim ini pada intinya adalah melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber yang potensial menyebabkan inflasi, mengambil keputusan dan atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah, serta mengevaluasi kebijakan yang diambil terkait dengan pengendalian inflasi daerah. (ILN)


Leave a Reply