Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Diposkan oleh: pada 26 Nov 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 25 November lalu telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.  Acara yang diikuti oleh semua SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Vertikal serta BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Acara tersebut berlangsung selama satu hari dengan nara sumber dari Tim Penyaji Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI.

Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), meningkatkan keterisian data Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD), serta meningkatkan kualitas/validasi data pada struktur data yang ada di dalam SIPD.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli, Bupati Kotawaringin Barat berharap kepada semua SKPD/ Instansi Daerah maupun Vertikal yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan updating data, karena SIPD sangat mendukung kebijakan dari pusat serta dapat mempromosikan potensi-potensi  daerah.

SIPD merupakan aplikasi berbasis jaringan yang dilaunching mulai tahun 2014 ini untuk memudahkan evaluasi kegiatan secara online.  Seiring berjalanya sistem informasi pembangunan daerah iniiharapkan software ini dapat menunjang daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;  mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;  menyediakan data yang berkualitas bagi para Pemangku Kepentingan, guna bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan tingkat kewenangannya; memudahkan pemantauan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; serta memudahkan dalam menyusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, serta dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah.   (ASL)


Leave a Reply