Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Diposkan oleh: pada 15 Sep 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kotawaringin Barat,  dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan pengendalian inflasi daerah, pada Akhir Juni 2014, bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.   Rapat ini sendiri juga merupakan tindak lanjut dari rapat serupa yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan Juni lalu di Palangka Raya.

Dalam yang didpimpin oleh Kepala Bappeda ini dihadiri oleh anggota tim pengendali inflasi daerah dan SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.  Agenda dalam rapat koordinasi  ini membahas faktor-faktor yang memicu terjadinya inflasi khususnya harga 9 bahan pokok masyarakat dengan menghadirkan narasumber Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Perum Bulog. Selain itu juga dibahas upaya-upaya yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah.

Dalam rapat tersebut sempat mengemuka satu wacana untuk mengadopsi metode pasar penyeimbang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya.   Pasar penyeimbang ini merupakan pasar dimana barang-barang pokok yang diperdagangkan di pasar tersebut telah mengalami penekanan harga karena alur distribusi barang tersebut telah dipersingkat, sehingga biaya distribusi barang dari produsen ke pedagang di pasar tersebut bisa ditekan yang berdampak pada harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.   Namun di sisi lain tidak dapat dimungkiri bahwa pasar penyeimbang ini dikhawatirkan hanya berfungsi seperti pasar murah, meskipun secara konseptual pasar penyeimbang jelas berbeda dengan pasar murah.   Tentunya pelaksanaan pasar penyeimbang ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, serta memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menjaga kestabilan ketersediaan barang dari sisi pasokan maupun dari sisi distribusi. (ILN)


Leave a Reply