Visi dan Misi Daerah

Visi dan Misi Daerah

Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan periode 2012-2016, dicanangkan Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT   YANG SEJAHTERA,   BERKEADILAN, DAN JAYA”

Visi tersebut mengandung makna bahwa dalam 5 (lima) tahun mendatang diharapkan :

  1. Kesejahteraan Rakyat, terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  2. Keadilan, terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia
  3. Jaya, terwujudnya kemajuan daerah dalam segala bidang pembangunan  yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 3 (tiga) poin sebagai berikut :

1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan

Visi Kabupaten Kotawaringin Barat 2006 – 2010 yaitu Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Barat Sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan dengan Masyarakatnya yang Maju, Aman, Damai, Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan, harus terus dilanjutkan. Hakekat visi tersebut adalah menuju terwujudnya masyarakat Kotawaringin Barat yang sejahtera. Hal ini searah dengan tujuan negara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan akhir dari pembentukan Negara Indonesia adalah Kesejahteraan masyarakat.

Momentum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat mengesankan tumbuh rata rata 6,56 persen periode tahun 2005 – 2009  harus tetap dipertahankan dan terus dipacu lebih tinggi lagi. Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah tersebut dimungkinkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih cepat diwujudkan.

Kesejahteraan  tidak hanya diukur secara material tetapi juga secara rohani yang memungkinkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat  menjadi manusia yang utuh dalam mengejar cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif. Tuntutan perbaikan kesejahteraan telah memasuki tahapan baru. Kita tidak bisa sekedar menciptakan lapangan kerja. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi baik secara ekonomi maupun harkat hidup manusia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan ini hanya dapat diciptakan bila ekonomi tumbuh cukup tinggi, sehat, dan dibangun di atas prinsip tata kelola yang baik, efisisen, dan terus menjaga keadilan.

Kemajuan ekonomi, juga telah mendorong perubahan struktural,  misalnya pembangunan yang mendorong terciptanya urbanisasi baik akibat kemajuan maupun akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota. Urbanisasi disamping merefleksikan kemajuan, memberikan pula tugas tambahan bagi pemerintah dalam melayani rakyatnya. Pembangunan infrastruktur perkotaan jauh lebih mahal dan kompleks dibandingkan di daerah perdesaan. Karakteristik masyarakat perkotaan yang lebih heterogen, memerlukan fasilitas publik yang makin beragam pula.

Pembangunan infrastruktur perhubungan darat dan laut terus ditingkatkan, untuk menjawab tuntutan kemajuan ekonomi masyarakat dan mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian halnya perhubungan darat terutama untuk percepatan akses kecamatan dengan antar desa dan antar wilayah.

2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang

Pembangunan yang adil dan merata, serta dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kotawaringin Barat yang Sejahtera, Adil dan Jaya.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah trategis dan cepat tumbuh, perlu didorong sehingga dapat melahirkan rasa keadilan bagi masyarakat di berbagai daerah dengan mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Keberpihakan pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang dilakukan, selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, keadilan, dan pemerataan. Perhatian khusus diarahkan bagi pengembangan Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.

Keadilan dalam pembangunan, juga perlu ditunjukkan dengan pembangunan yang merata di semua bidang, baik pembangunan antara wilayah pusat pemerintahan/ perkotaan dan desa yang diseimbangkan pertumbuhannya baik dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional, maupun pembangunan di berbagai bidang yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di sisi lain, pembangunan perdesaan harus terus didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja. Pada kawasan yang berbasiskan pertanian dan kelautan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui : penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan  dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan. Selanjutnya peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan social capital dan human capital yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; serta intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.

Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.

Untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, kita harus terus melanjutkan peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kita juga harus terus meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Untuk mewujudkan peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan, maka peran kaum perempuan di sektor publik harus terus kita tingkatkan. Tentu saja, kita juga harus terus memperluas ruang untuk meningkatnya peran, keterlibatan aktif dan bahkan kepemimpinan kaum perempuan di luar pemerintahan, di dunia usaha dan organisasi sosial.

3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat

Kebijakan pemerintah memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dan keunggulan spesifik daerah sesuai dengan potensi daerah masing masing.  Seluruh potensi Kabupaten Kotawaringin Barat baik berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber  daya buatan, kekayaan budaya, nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat harus dapat menjadi sumber daya pembangunan untuk meningkatkan kemajuan dan kejayaan masyarakat.

Penguatan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan unsur penting proses demokrasi.  Dalam lima tahun terakhir ini, proses demokrasi yang makin matang dan makin dewasa, ditandai dengan keberhasilan pemilihan Presiden, DPR, DPD, Bupati, DPRD, telah dipilih langsung oleh rakyat. Di era reformasi dan demokratisasi saat ini, penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik.

Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis perlu terus diupayakan melalui penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.

Karena itulah, peningkatan kapasitas pemerintah daerah melalui penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, meningkatkan budaya hukum serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan jaya.