Struktur Organisasi

Berdasarkan Perbup No.  Tahun 2008 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, Bappeda terdiri dari:

1.       Kepala Badan ;

2.       Sekretaris, membawahkan  :

  • Kepala Sub Bagian  Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan;
  • Kepala Sub Bagian  Keuangan ;
  • Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

3.       Bidang, terdiri dari   :

a.  Bidang Statistik dan Litbang, membawahkan :

  • Kepala Sub Bidang Statistik ;
  • Kepala Sub Bidang Litbang dan Pelaporan ;

b. Kepala Bidang Ekonomi, membawahkan  :

  • Kepala Sub Bidang Pertanian Tamben dan Industri ;
  • 2)Kepala Sub Bidang Perdagangan, Koperasi dan Pengembangan Dunia Usaha ;

c. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra, membawahkan :

  • 1)Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur ;
  • 2)Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan :

  • 1)Kepala Sub Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
  • 2)Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang ;

TUPOKSI BAPPEDA KAB.KOTAWARINGIN BARAT

Tugas Pokok BAPPEDA Kab.Kotawaringin Barat

Bappeda mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian  prioritas pembangunan dan penanaman modal di Daerah serta  penelitian dan pengembangan Kabupaten

Fungsi BAPPEDA Kab.Kotawaringin Barat

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda, menyelenggarakan fungsi  :

1.       Penyusunan petunjuk teknis perencanaan  pembangunan daerah,

2.       Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah dan tahunan  daerah;

3.       Koordinasi perencanaan antar lnstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan instansi lain;

4.       Pelaksanaan, pemantauan, penilaian dan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;

5.       Pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup daerah Kabupaten

6.       Kerjasama antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri;

7.       Koordinasi penelitian dan pengembangan lingkup Kabupaten ; dan

8.       Perumusan Kebijakan pembangunan Daerah dan penanaman modal daerah dan pemanfaatan ruang

9.       Pengembangan statistik

10.   Pelaksanaan tugas kesekretariatan,Bappeda.

Kewenangan BAPPEDA Kab.Kotawaringin Barat

Untuk melaksanakan fungsinya, Bappeda, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1.    penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :

  • perencanaan pembangunan daerah pada skala Kabupaten;
  • pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
  • pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten;
  • manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;
  • pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
  • pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.

2.    pelaksanaan :

  • perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
  • Standar Pelayanan Minimal Kabupaten;
  • kerjasama antara Kabupaten dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah;
  • pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten;
  • penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
  • petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;
  • petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
  • pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.

3.    pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;

4.    pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala Kabupaten;

5.    koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;

6.    konsultasi  pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan  dengan swasta, dalam dan luar negeri skala Kabupaten;

7.    Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;

8.    Monitoring dan Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. skala Kabupaten;

9.    Kebijakan penanaman modal skala Kabupaten;

10.Kebijakan statistik umum.

11.Koordinasi statistik antar sektoral.

12.Pengembangan jejaring statistik khusus.

13.Pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang.

14.Kebijakan bidang pemerintahaan dan kesra meliputi pemerintahan, aparatur, dan kesejahteraan rakyat

15.Kebijakan bidang ekonomi meliputi pertanian, pertambangan, energi, industri, perdagangan, koperasi dan pengembangan dunia usaha

16.Kebijakan bidang sarana dan prasarana meliputi prasarana perhubungan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup dan penataan ruang.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA BADAN

Kepala Bappeda mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan dan statistik di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok Bappeda.

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1.    perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2.    pelaksanaan koordinasi dengan semua instansi perangkat daerah dan instansi lainnya di bidang perencanaan  pembangunan daerah ;

3.    pengoordinasian kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penanaman modal, statistik umum, pemerintahan dan kesra, ekonomi, sarana dan prasarana;

4.    penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya ;

5.    penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah ;

6.    penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program  pembangunan daerah Kabupaten ;

7.    pelaksanaan monitoring, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah  Kabupaten ;

8.    kerjasama antar pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kabupaten lain, kabupaten/kota dan pihak lainnya di bidang perencanaan dalam negeri dan luar negeri ; dan

pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga Bappeda.