EVALUASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGINBARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Diposkan oleh: pada 01 Dec 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Bidang Pemkesra, Perencanaan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama dengan Tim Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Senin 01 Desember 2014 bersama-sama melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pogram Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun Anggaran 2014.  Kegiatan ini merupakan agenda tahunan TKPKD KOBAR dalam menjalanan Tugas dan fungsinya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kotawaringin Barat, sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksaan evaluasi kali ini lebih istimewa, karena di ikuti oleh dua tim penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu TKPKD dan Tim PM2L. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan salah satu program unggulan di Kalimantan Tengah. Program ini secara khusus menangani wilayah terisolir atau desa-desa tertinggal di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya membuka akses untuk memajukan desa – desa tertinggal, terpencil, terisolir serta  terluar. Dari sasaran PM2L tersebut tentu dapat kita lihat keterkaitan PM2L terhadap prgram kemiskinan, dimana Program kemiskinan secara umum menangani permasalahan kemiskinan baik di kota maupun di desa, sedangkan untuk PM2L memberikan dukungan khusus penanganan desa-desa tertinggal.

   Pelaksanaan evaluasi ini di buka dan dipimpin langsung oleh Ketua TKPKD sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Bambang Purwanto.   Dalam sambutannya Wakil Bupati Kotawaringin Barat menhimbau kepada seluruh SKPD agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang sedang dilaksankan atau yang akan direncanakan lebih maksimal, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dari data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, walaupun mengalami pasang surut. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan, dari 17.800 jiwa turun menjadi 16.400 jiwa. Namun penurunan jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Barat tidak diikuti oleh tingkat kemiskinan yang justru mengalami peningkatan, yaitu dari 6,87% pada tahun 2009 naik menjadi 6,97% pada tahun 2010 . Pada tahun 2013 data sementara per September kondisi tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,44% dengan jumlah penduduk miskin 14.300 jiwa.

 grafik kemiskinan

Untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program baik program PM2L maupun penanggulangan kemiskinan hampir semua program untuk realisasi fisik mencapai 100 %, adapun program yang fisiknya belum mencapai 100% karena masih dalam proses penyempurnaan dan pendistribusian dengan batas akhir kontrak sampai dengan 5 Desember 2014 (laporan RFK Per Oktober dan November). Dengan masih adanya kegiatan yang belum mencapai 100% Wakil Bupati Kotawaringin Barat menekankan kepada semua PPK dan PPTK agar lebih intensif lagi dalam mengawal pelaksanaan program, baik yang di pihak ketigakan maupun secara swakelola. Selain itu ketua TKPKD juga menghimbau kepada seluruh SKPD untuk tahun yang akan datang sebisa mungkin turut berperan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan maupun PM2L, sehingga target penurunan tingkat kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat segera tercapai. (NUD)

Tinggalkan komentar Selengkapnya...

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

Diposkan oleh: pada 01 Dec 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Pemkesra, Bidang Statistik, Sekretariat

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang di tuntut memiliki kepahaman akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) diperlukan upaya pembinaan baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) ataupun sosialisasi peraturan kepegawaian.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka secara otomatis Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan penilaian prestasi kerja PNS atau lebih dikenal sebagai Sasaran Kerja PNS (SKP).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap peraturan tersebut, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan bimtek kepegawaian untuk tahun anggaran 2014. Acara tersebut digelar pada 26-28 November 2014 di aula Kantor Bupati Kotawarigin Barat, diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV seluruh SKPD dan Kecamatan, Kepala Cabang Disdikpora serta Kepala Sekolah SLTA dan SLTP se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKP sendiri secara efektif akan diterapkan mulai tahun 2015. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan SKP adalah obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Proporsi SKP dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah sebesar 60%, sedangkan 40% nya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100, sementara nilai perilaku kerja paling tinggi adalah 100.
Dalam hal SKP yang tidak tercapai, yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu pegawai, penilaian disasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian prestasi kinerja PNS akan dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya), dengan range nilai total antara <50 sampai >91.

SKP ini sendiri bersifat dinamis, disusun berdasarkan RKT instasi, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Apabila SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Dalam menyusun SKP, kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan kinerja/RKT, yang pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. Penentuan angka kredit mengacu pada jumlah target ak yang akan dicapai dan realisasi ak setiap tahun, sementara target ditentukan dengan memperhatikan aspek kuantitas (output), kualitas, waktu, serta biaya.
Dengan penyelenggaraan bimtek kepegawaian diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP di lingkungan kerjanya. (DSL)

Tinggalkan komentar Selengkapnya...

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Diposkan oleh: pada 26 Nov 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 25 November lalu telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.  Acara yang diikuti oleh semua SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Vertikal serta BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Acara tersebut berlangsung selama satu hari dengan nara sumber dari Tim Penyaji Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI.

Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), meningkatkan keterisian data Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD), serta meningkatkan kualitas/validasi data pada struktur data yang ada di dalam SIPD.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli, Bupati Kotawaringin Barat berharap kepada semua SKPD/ Instansi Daerah maupun Vertikal yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan updating data, karena SIPD sangat mendukung kebijakan dari pusat serta dapat mempromosikan potensi-potensi  daerah.

SIPD merupakan aplikasi berbasis jaringan yang dilaunching mulai tahun 2014 ini untuk memudahkan evaluasi kegiatan secara online.  Seiring berjalanya sistem informasi pembangunan daerah iniiharapkan software ini dapat menunjang daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;  mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;  menyediakan data yang berkualitas bagi para Pemangku Kepentingan, guna bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan tingkat kewenangannya; memudahkan pemantauan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; serta memudahkan dalam menyusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, serta dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah.   (ASL)

Tinggalkan komentar Selengkapnya...