Sekretariat

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Pemkesra, Bidang Statistik, Sekretariat

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang di tuntut memiliki kepahaman akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) diperlukan upaya pembinaan baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) ataupun sosialisasi peraturan kepegawaian.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka secara otomatis Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan penilaian prestasi kerja PNS atau lebih dikenal sebagai Sasaran Kerja PNS (SKP).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap peraturan tersebut, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan bimtek kepegawaian untuk tahun anggaran 2014. Acara tersebut digelar pada 26-28 November 2014 di aula Kantor Bupati Kotawarigin Barat, diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV seluruh SKPD dan Kecamatan, Kepala Cabang Disdikpora serta Kepala Sekolah SLTA dan SLTP se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKP sendiri secara efektif akan diterapkan mulai tahun 2015. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan SKP adalah obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Proporsi SKP dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah sebesar 60%, sedangkan 40% nya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100, sementara nilai perilaku kerja paling tinggi adalah 100.
Dalam hal SKP yang tidak tercapai, yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu pegawai, penilaian disasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian prestasi kinerja PNS akan dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya), dengan range nilai total antara <50 sampai >91.

SKP ini sendiri bersifat dinamis, disusun berdasarkan RKT instasi, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Apabila SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Dalam menyusun SKP, kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan kinerja/RKT, yang pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. Penentuan angka kredit mengacu pada jumlah target ak yang akan dicapai dan realisasi ak setiap tahun, sementara target ditentukan dengan memperhatikan aspek kuantitas (output), kualitas, waktu, serta biaya.
Dengan penyelenggaraan bimtek kepegawaian diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP di lingkungan kerjanya. (DSL)

Leave a Comment more...

Rapat Koordinasi Forum Kasubag Perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Nov.13, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda, Sekretariat

Dalam rangka koordinasi kegiatan perencanaan secara komprehensif,  Bappeda kembali menggelar Rapat Koordinasi Forum Perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) pada 13 Oktober 2014 lalu.  Rapat yang berlangsung di Aula Bappeda Kobar itu dihadiri oleh seluruh Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program dari 36 SKPD dan 6 kecamatan di lingkungan Pemkab Kobar. Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yakni jadwal kegiatan perencanaan tahun 2015, dan koordinasi rencana pengembangan kapasitas aparat perencana, menindaklanjuti surat penawaran pendidikan dan pelatihan (diklat) Pusbindiklatren Bappenas.

Pada Oktober 2014 lalu, Pusbindiklatren Bappenas telah mengirimkan surat penawaran diklat nongelar meliputi diklat fungsional perencana (FP) dan workshop pendukung jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat substantif.  Penawaran ini secara terbuka juga dimuat pada website Pusbindiklatren Bappenas (www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).  Diklat fungsional perencana yang ditawarkan sebanyak 4 jenjang yakni perencana pertama (7 minggu) , perencana muda (5 minggu), perencana madya (3 minggu) dan perencana utama (1 minggu).  Untuk workshop pendukung jabatan fungsional perencana (JFP) terdiri dari workshop penilaian angka kredit perencana (5 hari) dan adminsitrasi penilaian angka kredit perencana (3 hari).

Sementara diklat substantif yang ditawarkan oleh Bappenas terdiri atas diklat perorangan dan diklat kelompok.  Diklat perorangan meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah reguler (30 hari).  Sedangkan diklat kelompok ditawarkan untuk minimal 5 orang dalam 1 kelompok dan dilaksanakan selama 14 hri, meliputi: Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD); Pengembangan Ekonomi Lokal (LERD); Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (PPP);  Mitigasi Bencana;  Green Economy;  Pro Poor Planing and Budgeting (P3B) serta Kelayakan Proyek Planning and Budgeting.

Bappeda memandang bahwa peningkatan kapasitas aparat perencana merupakan agenda yang terbilang krusial, karena akan berpengaruh terhadap kualitas produk perencanan. Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa diklat yang ditawarkan untuk diikuti oleh kelompok, sehingga perlu dilakukan koordinasi SKPD mana saja yang akan mengikuti diklat tersebut, disesuaikan dengan tema diklat yang ditawarkan.  Secara umum semua diklat mensyaratkan beberapa kriteria bagi pelamar diklat, antara lain PNS yang menangani perencanaan,  pendidikan minimal S1, masa kerja minimal 2 tahun, umur setinggi-tingginya 53 tahun, diusulkan oleh pejabat eselon II atau atasan langsungnya, mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost sharing.   Bappeda berharap SKPD teknis dapat memanfaatkan penawaran diklat Pusbindiklatren ini dengan baik, terutama bagi diklat berkelompok, demi menyelaraskan perspektif dalam kerangka perencanaan kegiatan.

Agenda lain yang dibahas dalam forum tersebut yakni rencana jadwal kegiatan perencanaan tahun 2015 yang dimulai penyiapan rancangan awal RKPD 2016 pada Desember 2014 hingga Penetapan RKPD Perubahan 2015 dan Renja SKPD Perubahan 2015 pada Juli minggu ke-IV. (Selengkapnya silakan klik disini).  Rencana jadwal kegiatan perencanaan ini diharapkan menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun kegiatan.  Dalam forum tersebut diambil beberapa kesepakatan, yakni :

  • Hasil monitoring kegiatan SKPD agar dilaporkan ke bappeda
  • SKPD menyiapkan data/informasi capaian keg. 2014, capaian renja/renstra dan evaluasi sebagai bahan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RKPD 2016 dan Evaluasi RPJMD.
  • SKPD melakukan Evaluasi renstra dan bila tidak sesuai maka diperlukan perubahan yang dilakukan secara bersama-sama semua SKPD
  • Dalam pra RKA, semua SKPD menyusun format usulan sesuai dangan RKA, dalam penyusunannya agar dilibatkan semua pejabat di SKPD
  • Pra RKA akan di bahas bersama-sama SKPD dan tim bappeda, pagu definitif diberikan setelah pembahasan dalam pra RKA. (DSL)
Leave a Comment more...

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tuan Rumah Forum BAPPEDA se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

by on Oct.27, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda, Sekretariat

Tahun ini, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat giliran menjadi tuan rumah Kegiatan Forum Bappeda se-Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan pada 23-24 Oktober 2014 lalu, bertempat di Hotel Swiss Bell inn Pangkalan Bun.   Forum tersebut dihadiri oleh kepala/pejabat Bappeda kabupaten dan kota se provinsi Kalimantan Tengah, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Camat di wilayan Kabupaten Kotawaringin Barat.  Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B Aden dan Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Affandi.

Forum ini dibuka oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar pada 23 Oktober 2014, di ruang BaReLo Cafe.  Dalam sambutannya Ujang Iskandar menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada undangan yang hadir dan berharap forum ini dapat menghasilkan poin yang dapat mendukung peningkatan institusi dan kapasitas perencana pembangunan di daerah dalam mewujudkan pelayanan prima.

Topik yang dibahas pada forum kali ini adalah mengoptimalkan fungsi pengendalian (controlling).  Fungsi pengendalian dinilai memegang peranan yang tidak kalah penting dengan fungsi manajemen yang lain.  Fungsi ini memberikan sentuhan akhir yang menentukan kelanjutan bagi manajemen kegiatan, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Seperti diketahui, Bappeda memiliki 2 (dua) fungsi besar yaitu : Perencanaan (Planning) dan Pengendalian (Controlling).  Dengan mengusung tema “Peningkatan Peran Bappeda Dalam Pengendalian Rencana Pembangunan Demi Terwujudnya Kualitas Pembangunan Daerah Yang Lebih Baik”  dengan sub tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Dinilai Dari Indeks Kepuasan Masyarakat”, acara ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pembenahan dan pewujudan pelayanan prima bagi masyarakat.  Pemilihan tema ini merupakan respon dari masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Demi terwujudnya pelayanan yang prima oleh aparatur pemerintah, maka salah satu peran  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang perlu ditingkatkan adalah fungsi Pengendalian (Controlling). Walaupun selama ini telah banyak implementasi fungsi pengendalian yang dilaksanakan antara lain : Survey Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (MONEV), Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (RAKORDAL), Rapat Roordinasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (RAKOR TEPPA), namun seakan-akan kepuasan masyarakat akan hasil pembangunan belum terpenuhi. Salah satu implementasi fungsi pengendalian yang mungkin dapat memuaskan masyarakat adalah pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM sendiri merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil IKM merupakan gambaran tingkat kinerja suatu unit penyelenggara pelayanan publik yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kualitas pelayanan.

Forum ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan, antara lain: sepakat  untuk  meningkatkan  dan  mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi sebagai sarana untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; perlunya dilakukan penguatan peran dan kelembagaan, peningkatan tunjangan kinerja dan eselonering bagi institusi Bappeda yang dalam hal ini memiliki peran sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah; meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di setiap Kabupaten/ Kota dengan membangun Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (IT); menyerasikan perencanaan PNPM dengan perencanaan RKPD Kabupaten/ Kota melalui mekanisme Musrenbang; serta meningkatkan fungsi pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan melaksanaan Survey IKM kepada seluruh SKPD dengan berpedoman legal formal yang berlaku.

Selepas perumusan kesepakatan, pada sore harinya acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan -wisata dan makan malam- ke Pantai Kubu.  Sebagian besar peserta mengaku sangat senang dengan terselenggaranya kegiatan ini karena mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman baru.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kotawaringin Barat Djoko Kuntjoro menyampaikan bahwa pihaknya sangat bangga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum yang merupakan ajang silaturahmi tahunan bagi Bappeda seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah ini.  Ia berharap acara seperti ini dapat dimanfaatkan juga sebagai sarana promosi bagi daerah kepada pihak luar. (DSL)

Leave a Comment more...