Bidang Statistik

Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

by on Dec.02, 2014, under Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Menjelang akhir tahun 2014, Bappeda bersama Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melakukan evaluasi kinerja dan serapan anggaran SKPD untuk tahun anggaran 2014.  Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan data realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan per Oktober 2014.  Evaluasi ini dilakukan utamanya terhadap 10 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat yang mengelola anggaran terbesar, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU); Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kehutanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan Bappeda.

Hasil evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan TEPPA pada Selasa, 2 Desember 2014, bertempat di Aula Bappeda Kotawaringin Barat (Kobar).  Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kobar Bambang Purwanto itu dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kobar.

Berdasarkan data, rata-rata realisasi fisik dan keuangan SKPD masih di berada di bawah target triwulan IV, yakni total target minimal 85%.  Wakil Bupati Kobar meminta klarifikasi dari SKPD mengenai kondisi tersebut, sekaligus menggali kendala yang dihadapi oleh SKPD yang menyebabkan belum tercapainya target minimal kinerja dan serapan anggaran.  Rata-rata faktor penyebab realisasi keuangan yang masih berada di bawah target adalah faktor proses pertanggungjawaban keuangan yang cukup memakan waktu.  Meskipun kegiatan sudah selesai dilaksanakan, apabila proses pertanggungjawaban belum selesai maka belum dapat diinput menjadi data realisasi keuangan.

Pihaknya meminta agar SKPD, terutama 10 SKPD yang mengelola anggaran terbesar, dapat segera menyelesaikan proses keuangan agar angka realisasi keuangan dapat diperbaiki.  Wakil Bupati  juga menyampaikan agar SKPD melaksanakan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran untuk memperbaiki data realisasi fisik dan keuangan.

Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, Bappeda Kotawaringin Barat telah menggelar rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran di lingkungan internal Bappeda, bertempat di ruang rapat kepala Bappeda.  Rapat yang dihadiri oleh jajaran internal Bappeda tersebut menjadi sarana evaluasi bagi serapan anggaran yang masih di bawah target.  Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Djoko Kuntjoro itu, masing-masing bidang melaporkan kendala yang menyebabkan realisasi serapan anggaran masih di bawah target.  Dalam arahannya Djoko Kuntjoro menyampaikan bahwa realisasi fisik kegiatan sudah cukup baik atau melebihi target triwulan IV, namun realisasi keuangan masih perlu digenjot.   Senada dengan kendala yang dihadapi oleh SKPD, rata-rata penyebab rendahnya serapan terletak pada pertanggungjawaban kegiatan yang masih dalam proses.  Pihaknya mengimbau seluruh jajaran internal Bappeda agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban agar realisasi keuangan dapat mencapai angka minimal yang ditargetkan pada triwulan IV, yakni sebesar 85%. (ASL)

Leave a Comment more...

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Pemkesra, Bidang Statistik, Sekretariat

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang di tuntut memiliki kepahaman akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) diperlukan upaya pembinaan baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) ataupun sosialisasi peraturan kepegawaian.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka secara otomatis Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan penilaian prestasi kerja PNS atau lebih dikenal sebagai Sasaran Kerja PNS (SKP).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap peraturan tersebut, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan bimtek kepegawaian untuk tahun anggaran 2014. Acara tersebut digelar pada 26-28 November 2014 di aula Kantor Bupati Kotawarigin Barat, diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV seluruh SKPD dan Kecamatan, Kepala Cabang Disdikpora serta Kepala Sekolah SLTA dan SLTP se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKP sendiri secara efektif akan diterapkan mulai tahun 2015. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan SKP adalah obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Proporsi SKP dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah sebesar 60%, sedangkan 40% nya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100, sementara nilai perilaku kerja paling tinggi adalah 100.
Dalam hal SKP yang tidak tercapai, yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu pegawai, penilaian disasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian prestasi kinerja PNS akan dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya), dengan range nilai total antara <50 sampai >91.

SKP ini sendiri bersifat dinamis, disusun berdasarkan RKT instasi, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Apabila SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Dalam menyusun SKP, kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan kinerja/RKT, yang pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. Penentuan angka kredit mengacu pada jumlah target ak yang akan dicapai dan realisasi ak setiap tahun, sementara target ditentukan dengan memperhatikan aspek kuantitas (output), kualitas, waktu, serta biaya.
Dengan penyelenggaraan bimtek kepegawaian diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP di lingkungan kerjanya. (DSL)

Leave a Comment more...

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

by on Nov.26, 2014, under Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 25 November lalu telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.  Acara yang diikuti oleh semua SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Vertikal serta BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Acara tersebut berlangsung selama satu hari dengan nara sumber dari Tim Penyaji Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI.

Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), meningkatkan keterisian data Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD), serta meningkatkan kualitas/validasi data pada struktur data yang ada di dalam SIPD.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli, Bupati Kotawaringin Barat berharap kepada semua SKPD/ Instansi Daerah maupun Vertikal yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan updating data, karena SIPD sangat mendukung kebijakan dari pusat serta dapat mempromosikan potensi-potensi  daerah.

SIPD merupakan aplikasi berbasis jaringan yang dilaunching mulai tahun 2014 ini untuk memudahkan evaluasi kegiatan secara online.  Seiring berjalanya sistem informasi pembangunan daerah iniiharapkan software ini dapat menunjang daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;  mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;  menyediakan data yang berkualitas bagi para Pemangku Kepentingan, guna bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan tingkat kewenangannya; memudahkan pemantauan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; serta memudahkan dalam menyusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, serta dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah.   (ASL)

Leave a Comment more...