Bidang Pemkesra

EVALUASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGINBARAT TAHUN ANGGARAN 2014

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Pemkesra, Perencanaan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama dengan Tim Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Senin 01 Desember 2014 bersama-sama melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pogram Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun Anggaran 2014.  Kegiatan ini merupakan agenda tahunan TKPKD KOBAR dalam menjalanan Tugas dan fungsinya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kotawaringin Barat, sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksaan evaluasi kali ini lebih istimewa, karena di ikuti oleh dua tim penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu TKPKD dan Tim PM2L. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan salah satu program unggulan di Kalimantan Tengah. Program ini secara khusus menangani wilayah terisolir atau desa-desa tertinggal di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya membuka akses untuk memajukan desa – desa tertinggal, terpencil, terisolir serta  terluar. Dari sasaran PM2L tersebut tentu dapat kita lihat keterkaitan PM2L terhadap prgram kemiskinan, dimana Program kemiskinan secara umum menangani permasalahan kemiskinan baik di kota maupun di desa, sedangkan untuk PM2L memberikan dukungan khusus penanganan desa-desa tertinggal.

   Pelaksanaan evaluasi ini di buka dan dipimpin langsung oleh Ketua TKPKD sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Bambang Purwanto.   Dalam sambutannya Wakil Bupati Kotawaringin Barat menhimbau kepada seluruh SKPD agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang sedang dilaksankan atau yang akan direncanakan lebih maksimal, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dari data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, walaupun mengalami pasang surut. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan, dari 17.800 jiwa turun menjadi 16.400 jiwa. Namun penurunan jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Barat tidak diikuti oleh tingkat kemiskinan yang justru mengalami peningkatan, yaitu dari 6,87% pada tahun 2009 naik menjadi 6,97% pada tahun 2010 . Pada tahun 2013 data sementara per September kondisi tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,44% dengan jumlah penduduk miskin 14.300 jiwa.

 grafik kemiskinan

Untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program baik program PM2L maupun penanggulangan kemiskinan hampir semua program untuk realisasi fisik mencapai 100 %, adapun program yang fisiknya belum mencapai 100% karena masih dalam proses penyempurnaan dan pendistribusian dengan batas akhir kontrak sampai dengan 5 Desember 2014 (laporan RFK Per Oktober dan November). Dengan masih adanya kegiatan yang belum mencapai 100% Wakil Bupati Kotawaringin Barat menekankan kepada semua PPK dan PPTK agar lebih intensif lagi dalam mengawal pelaksanaan program, baik yang di pihak ketigakan maupun secara swakelola. Selain itu ketua TKPKD juga menghimbau kepada seluruh SKPD untuk tahun yang akan datang sebisa mungkin turut berperan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan maupun PM2L, sehingga target penurunan tingkat kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat segera tercapai. (NUD)

Leave a Comment more...

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Pemkesra, Bidang Statistik, Sekretariat

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang di tuntut memiliki kepahaman akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) diperlukan upaya pembinaan baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) ataupun sosialisasi peraturan kepegawaian.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka secara otomatis Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan penilaian prestasi kerja PNS atau lebih dikenal sebagai Sasaran Kerja PNS (SKP).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap peraturan tersebut, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan bimtek kepegawaian untuk tahun anggaran 2014. Acara tersebut digelar pada 26-28 November 2014 di aula Kantor Bupati Kotawarigin Barat, diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV seluruh SKPD dan Kecamatan, Kepala Cabang Disdikpora serta Kepala Sekolah SLTA dan SLTP se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKP sendiri secara efektif akan diterapkan mulai tahun 2015. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan SKP adalah obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Proporsi SKP dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah sebesar 60%, sedangkan 40% nya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100, sementara nilai perilaku kerja paling tinggi adalah 100.
Dalam hal SKP yang tidak tercapai, yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu pegawai, penilaian disasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian prestasi kinerja PNS akan dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya), dengan range nilai total antara <50 sampai >91.

SKP ini sendiri bersifat dinamis, disusun berdasarkan RKT instasi, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Apabila SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Dalam menyusun SKP, kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan kinerja/RKT, yang pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. Penentuan angka kredit mengacu pada jumlah target ak yang akan dicapai dan realisasi ak setiap tahun, sementara target ditentukan dengan memperhatikan aspek kuantitas (output), kualitas, waktu, serta biaya.
Dengan penyelenggaraan bimtek kepegawaian diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP di lingkungan kerjanya. (DSL)

Leave a Comment more...

Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pemantauan Capaian Target Program MDGs Tahun 2011– 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Sep.15, 2014, under Berita Daerah, Bidang Pemkesra, Perencanaan

Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan khususnya yang berkaitan dengan Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (MDGs), Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dalam penyusunan RAD MDGs.  Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri telah memulai penyusunan RAD dan Matrik MDGs sejak tahun 2011.  Sebagai bentuk kelanjutan program MDGs di Kabupaten Kotawaringin Barat  dan tindak lanjut hasil kegiatan Sosialisasi Penyusunan, dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada Juli 2014, Bappeda menyelengggarakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pemantauan Capaian Target Program MDGs Tahun 2011– 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat di Aula Bappeda Kotawaringin Barat dengan mengundang seluruh SKPD Teknis terkait dan semua POKJA MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pemantauan Capaian Target Program MDGs Tahun 2011– 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Masradin, dengan agenda rapat yaitu Sinkronisasi Matrik Aksi MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap dokumen perencaan daerah (RPJMD, RKPD, dan Restra SKPD) dan capaian indikator variabel target MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat pada masing – masing SKPD teknis.   Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar target MDGs yang telah berhasil dicapai dan yang belum tercapai.

Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk matrik MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun pada tahun 2011 masih perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pada masa pemerintahan Kepala Daerah 2012-2016, karena dokumen Matrik yang tersusun masih mengacu pada dokumen perencanaan yang lama dimana pada saat itu Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Kepala Daerah yang definitif.

Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat segera terbentuk dokumen Matrik MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya akan dilegalisasi dengan menerbitkan peraturan bupati ataupun Peraturan daerah tentang RAD MDGs.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah juga menyampaikan bahwa masing-masing Pokja MDGs dan SKPD pelaksana kegiatan agar melaksanakan evaluasi capaian program indikator target MDGs per semester, sehingga dapat diketahui progres pada masing-masing indikator dan mana yang harus dijadikan prioritas. (NUD)

Leave a Comment more...