Bidang Fisik & Prasarana

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Pemkesra, Bidang Statistik, Sekretariat

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang di tuntut memiliki kepahaman akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) diperlukan upaya pembinaan baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) ataupun sosialisasi peraturan kepegawaian.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka secara otomatis Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan penilaian prestasi kerja PNS atau lebih dikenal sebagai Sasaran Kerja PNS (SKP).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap peraturan tersebut, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan bimtek kepegawaian untuk tahun anggaran 2014. Acara tersebut digelar pada 26-28 November 2014 di aula Kantor Bupati Kotawarigin Barat, diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV seluruh SKPD dan Kecamatan, Kepala Cabang Disdikpora serta Kepala Sekolah SLTA dan SLTP se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKP sendiri secara efektif akan diterapkan mulai tahun 2015. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan SKP adalah obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Proporsi SKP dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah sebesar 60%, sedangkan 40% nya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100, sementara nilai perilaku kerja paling tinggi adalah 100.
Dalam hal SKP yang tidak tercapai, yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu pegawai, penilaian disasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian prestasi kinerja PNS akan dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya), dengan range nilai total antara <50 sampai >91.

SKP ini sendiri bersifat dinamis, disusun berdasarkan RKT instasi, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Apabila SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Dalam menyusun SKP, kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan kinerja/RKT, yang pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. Penentuan angka kredit mengacu pada jumlah target ak yang akan dicapai dan realisasi ak setiap tahun, sementara target ditentukan dengan memperhatikan aspek kuantitas (output), kualitas, waktu, serta biaya.
Dengan penyelenggaraan bimtek kepegawaian diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP di lingkungan kerjanya. (DSL)

Leave a Comment more...

PERESMIAN PEMASANGAN SAMBUNGAN RUMAH (SR) BANTUAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

by on Nov.11, 2014, under Berita Daerah, Bidang Fisik & Prasarana, Perencanaan

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi saat ini harga air minum sebagai kebutuhan pokok hasil produksi pabrikan melebihi harga Bahan Bakar Minyak (BBM).  Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat masih terdapat cukup banyak masyarakat/ rumah tangga kesulitan mendapatkan air bersih (dalam arti yang memenuhi standar kesehatan : tidak kotor, tidak asam, tidak mengandung zat/ partikel yang membahayakan kesehatan dan lain-lain).

Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Bantuan Hibah Sarana Air Bersih bagi masyarakat dari Proyek Dana Hibah Australian Aid (AUSAID). Anggaran hibah dari AUSAID diluncurkan melalui PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun sebanyak 1.500 Sambungan Rumah (SR) tahun 2013 dan 1.00 SR tahun 2014.

 bantuan SBR

Bantuan Sambungan Rumah air bersih dari PDAM Tirta Arut Pangkalan Bun sebanyak 1.500 SR (tahun 2013) dengan biaya pemasangan Rp. 250.000,- dari harga normal Rp. 1.000.000,- diarahkan pada masyarakat MBR di Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Bun. Sedangkan sebanyak 1.000 SR (tahun 2014) dengan biaya pemasangan Rp. 350.000,- dari harga normal Rp. 1.100.000,- diarahkan pada masyarakat MBR di Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Kumai, Desa kumpai Batu dan Pangkalan Bun.

Untuk peresmian pemasangan SR Program Proyek Dana Hibah AUSAID Air Bersih pada tanggal 11 November 2014 di Dusun Pangkalan Bungur Kelurahan Baru oleh Bupati Kotawaringin Barat dengan didampingi dan disaksikan oleh Pejabat Pemerintah Pusat antara lain : Direktur Pengembangan Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Muhammad Nasir, Kepala Central Project Management Unit (CPMU) Hibah Air Minum dan Sanitasi Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Chandra Situmorang, Kepala Sub Direktorat Hibah Daerah Kementerian Keuangan Jami’at Aries, Koordinator Hibah Daerah Acep dan PPK Hibah Wilayah Kalimantan Adam. Peresmian juga disaksikan Anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Kepala SKPD dan masyarakat calon penerima bantuan hibah.

Dalam sambutannya baik Bupati Kotawaringin Barat maupun Direktur Pengembangan Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Muhammad Nasir, menghimbau dan meminta kepada masyarakat penerima bantuan hibah tersebut agar memanfaatkan sarana air bersih yang ada sebaik-baiknya sesuai kebutuhan dan jangan boros, mengingat saat ini harga air mineral lebih mahal dari harga BBM, dan memelihara sarana yang ada. (DSL)

Leave a Comment more...

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Sep.09, 2014, under Berita Daerah, Bidang Fisik & Prasarana, Perencanaan, Produk Bappeda

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) merupakan konsep pembangunan sanitasi permukiman secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah.

Berdasarkan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/SJ, tanggal 30 November 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, kelompok kerja (POKJA) sanitasi program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun dokumen sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS).

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat menyajikan profil sanitasi wilayah yang terdiri dari promosi higiene dan sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan komponen terkait sanitasi dan analisis akar masalah yang sebenarnya terjadi di bidang sanitasi. BPS merupakan baseline data tentang kondisi sanitasi saat ini di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memberikan dasar, atau justifikasi, mengapa diperlukan langkah-langkah perbaikan sanitasi. BPS yang disusun ini merupakan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pedoman penganggaran, kebijakan pendanaan serta dasar penyusunan operasional tahapan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi dalam kurun waktu lima tahun (2014-2018), selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar bagi semua pihak yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

sanitasi

Beberapa waktu lalu bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, bersama dengan pihak eksekutif dan legislatif serta Anggota Pokja Sanitasi, acara penandatangan kesepakatan bersama dalam penyusunan dokumen Memorandum Sanitasi pada acara Kick Off meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Encep Hidayat. Dalam sambutannya pihaknya menyampaikan bahwa tantangan utama adalah pembangunan perubahan perilaku masyarakat untuk sadar kebersihan, peduli lingkungan, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan.

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dalam penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) tahun 2014-2018 antara lain telah disusun program berdasarkan prioritas beserta anggaran pembangunan santitasi untuk 5 tahun ke depan, pendanaan program telah disesuaikan dengan kemampuan APBD dan alokasi APBN serta sektor lain,

Empat sektor utama dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi yaitu sektor air limbah, sektor persampahan , sektor drainase dan sektor PHBS terkait sanitasi. Kondisi saat ini, 82,7% masyarakat telah dapat mengakses jamban layak berupa jamban pribadi dan MCK umum, sementara 17,3% sisanya mengakses sungai, kebun dan pekarangan.  Sementara 29, 5% jamban pribadi  memiliki tangki septik tidak aman (meresap ke dalam tanah).  Sektor persampahan erat terkait dengan perilaku masyarakat yang masih rendah dalam melakukan daur ulang. Masih adanya praktek membakar sampah sebesar 73% dan sebesar15,7% yang masih membuang sampah sembarangan.   Sementara dari sektor drainase, hasil dari studi Ehra menyebutkan bahwa 14,6% rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air. Pada umumnya sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water).  Terkait perilaku hidup bersih dan sehat, kurangnya penyuluhan terkait PHBS kepada masyarakat menyebabkan masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (NOH).

Leave a Comment more...