Bidang Ekonomi

Bimbingan Teknis Penilaian Prestasi Kerja PNS Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Bidang Fisik & Prasarana, Bidang Pemkesra, Bidang Statistik, Sekretariat

Pegawai Negeri Sipil merupakan aparatur pemerintah yang di tuntut memiliki kepahaman akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral yang memahami akan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) diperlukan upaya pembinaan baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek) ataupun sosialisasi peraturan kepegawaian.
Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, maka secara otomatis Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS (DP3) tidak berlaku lagi dan akan diganti dengan penilaian prestasi kerja PNS atau lebih dikenal sebagai Sasaran Kerja PNS (SKP).

Dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap peraturan tersebut, maka Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan bimtek kepegawaian untuk tahun anggaran 2014. Acara tersebut digelar pada 26-28 November 2014 di aula Kantor Bupati Kotawarigin Barat, diikuti oleh pejabat struktural eselon III dan IV seluruh SKPD dan Kecamatan, Kepala Cabang Disdikpora serta Kepala Sekolah SLTA dan SLTP se-Kabupaten Kotawaringin Barat.

SKP sendiri secara efektif akan diterapkan mulai tahun 2015. Adapun prinsip penilaian prestasi kerja PNS dengan menggunakan SKP adalah obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Proporsi SKP dalam penilaian prestasi kerja PNS adalah sebesar 60%, sedangkan 40% nya adalah perilaku kerja PNS itu sendiri. Penilaian SKP, capaiannya dapat lebih dari 100, sementara nilai perilaku kerja paling tinggi adalah 100.
Dalam hal SKP yang tidak tercapai, yang diakibatkan oleh faktor-faktor di luar kemampuan individu pegawai, penilaian disasarkan pada pertimbangan kondisi penyebabnya. Penilaian prestasi kinerja PNS akan dilaksanakan oleh pejabat penilai sekali dalam 1 tahun (akhir Desember tahun bersangkutan atau akhir Januari tahun berikutnya), dengan range nilai total antara <50 sampai >91.

SKP ini sendiri bersifat dinamis, disusun berdasarkan RKT instasi, dengan memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi dan tata kerja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai sebagai kontrak kerja. Apabila SKP yang disusun oleh PNS tidak disetujui oleh pejabat penilai maka keputusannya diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.

Dalam menyusun SKP, kegiatan tugas jabatan mengacu pada penetapan kinerja/RKT, yang pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan tertinggi sampai jabatan terendah secara hierarki. Penentuan angka kredit mengacu pada jumlah target ak yang akan dicapai dan realisasi ak setiap tahun, sementara target ditentukan dengan memperhatikan aspek kuantitas (output), kualitas, waktu, serta biaya.
Dengan penyelenggaraan bimtek kepegawaian diharapkan akan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan PNS dalam menyusun SKP di lingkungan kerjanya. (DSL)

Leave a Comment more...

Pemerintah Akhirnya Mengurangi Subsidi Harga BBM

by on Nov.18, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi

Setelah beberapa pekan menjadi isu yang paling banyak dibahas, akhirnya pemerintah mengumumkan menaikkan harga jual bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk jenis premium dan solar di tengah harga minyak dunia yang tengah melemah.

Harga baru untuk BBM bersubsidi jenis premium berubah dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, dan jenis solar subsidi berubah dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.  Kenaikan harga ini berlaku mulai Selasa, 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.

 Dalam keterangan pers yang dilansir di sejumlah media, pemerintah menolak jika langkah ini disebut menaikkan harga BBM, melainkan mengalihkan besaran subsidi harga jual BBM dari sektor konsumtif ke sektor produktif.   Dikutip dari www.tempo.co/read/news/2014/11/18, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan bahwa sesungguhya pemerintah hanya memindahkan belanja APBN dari sektor konsumtif ke sektor produktif, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain itu, JK mengatakan, dana kompensasi untuk rakyat miskin sudah ada di kantor pos dan siap dicairkan mereka yang memiliki Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, ataupun Kartu Keluarga Sejahtera.

 Dari laman www.tribunnews.com/nasional/2014/11/18, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa subsidi BBM khususnya jenis premium pada 2014 ini rata-rata diperkirakan mencapai Rp3.500 per liter. Kenaikan harga BBM subsidi akan memberikan tambahan anggaran untuk belanja produktif pemerintah di atas Rp100 triliun. Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago menambahkan, tambahan anggaran dari pengalihan subsidi BBM akan dipakai dalam agenda prioritas Kabinet Kerja, salah satunya yakni meningkatkan produksi pangan, demi mendukung target swasembada beras tiga tahun mendatang.

 Di Kotawaringin Barat, kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi disikapi beragam oleh masyarakat.  Namun dampak yang langsung terlihat adalah menghilangnya antrian panjang di SPBU.  Baik masyarakat maupun pelangsir tidak lagi memadati SPBU pascapenaikan harga BBM oleh pemerintah. (ASL)

Leave a Comment more...

Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan SKPD yang Berada di Bawah Koordinasi Bidang Ekonomi Bappeda Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2014

by on Oct.31, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan

Monitoring dan Evaluasi adalah salah satu fungsi manajemen yang diemban oleh Bappeda.   Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan dimana Bappeda sebagai instansi perencana sekaligus pengendali pembangunan memiliki tupoksi untuk mengontrol program/kegiatan dari SKPD yang dilakukan pada tahun berjalan.     Fungsi ini dilakukan oleh masing-masing bidang yang ada di Bappeda, dengan tujuan dan sasaran yang berbeda, sebagai contoh Bidang Ekonomi melaksanakan fungsi ini untuk mengontrol kegiatan SKPD yang ada di bawah koordinasi Bidang Ekonomi, antara lain Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi UMKM dan Pasar, Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah serta kegiatan khusus seperti Agropolitan. Contoh lainnya Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) melaksanakan fungsi ini untuk mengontrol kegiatan SKPD yang ada di bawah koordinasi Bidang Pemkesra seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta kegiatan khusus seperti PM2L.

IMG_3664

Pada Oktober 2014 lalu, Bidang Ekonomi melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap program/kegiatan SKPD yang berada di dalam lingkup koordinasinya.   Kegiatan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana program/kegiatan SKPD yang telah dianggarkan pada masing-masing Renja SKPD pada tahun berjalan terhadap pelaksanaannya di lapangan,  baik kegiatan yang bersifat fisik (bantuan/pengadaan), maupun pemberdayaan masyarakat.   Selain dilakukan terhadap kegiatan yang dianggarkan pada tahun berjalan, monitoring juga dapat dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya.  Lokasi sasaran monitoring tahun anggaran 2014 meliputi beberapa kecamatan, dengan memilih empat (4) desa sebagai lokasi sampel.  Kegiatan monitoring bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan antara lain kesesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan renja meliputi output, volume, lokasi, sasaran dan lain sebagainya.

IMG_3682

Kegiatan ini dimulai dari meminta keterangan kepada perangkat desa di setiap desa yang menerima kegiatan dari SKPD, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke lapangan untuk mengkroscek seacar langsung kesesuaian informasi dengan kondisi di lapangan.  Hasil monitoring akan menjadi bahan bagi evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, yakni seberapa besar aspek manfaatnya untuk masyarakat di desa, perlu atau tidak kegiatan SKPD tersebut untuk dilanjutkan. (ILN)

Leave a Comment more...