Produk Bappeda

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tuan Rumah Forum BAPPEDA se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

by on Oct.27, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda, Sekretariat

Tahun ini, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat giliran menjadi tuan rumah Kegiatan Forum Bappeda se-Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan pada 23-24 Oktober 2014 lalu, bertempat di Hotel Swiss Bell inn Pangkalan Bun.   Forum tersebut dihadiri oleh kepala/pejabat Bappeda kabupaten dan kota se provinsi Kalimantan Tengah, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Camat di wilayan Kabupaten Kotawaringin Barat.  Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B Aden dan Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Affandi.

Forum ini dibuka oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar pada 23 Oktober 2014, di ruang BaReLo Cafe.  Dalam sambutannya Ujang Iskandar menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada undangan yang hadir dan berharap forum ini dapat menghasilkan poin yang dapat mendukung peningkatan institusi dan kapasitas perencana pembangunan di daerah dalam mewujudkan pelayanan prima.

Topik yang dibahas pada forum kali ini adalah mengoptimalkan fungsi pengendalian (controlling).  Fungsi pengendalian dinilai memegang peranan yang tidak kalah penting dengan fungsi manajemen yang lain.  Fungsi ini memberikan sentuhan akhir yang menentukan kelanjutan bagi manajemen kegiatan, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Seperti diketahui, Bappeda memiliki 2 (dua) fungsi besar yaitu : Perencanaan (Planning) dan Pengendalian (Controlling).  Dengan mengusung tema “Peningkatan Peran Bappeda Dalam Pengendalian Rencana Pembangunan Demi Terwujudnya Kualitas Pembangunan Daerah Yang Lebih Baik”  dengan sub tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Dinilai Dari Indeks Kepuasan Masyarakat”, acara ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pembenahan dan pewujudan pelayanan prima bagi masyarakat.  Pemilihan tema ini merupakan respon dari masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Demi terwujudnya pelayanan yang prima oleh aparatur pemerintah, maka salah satu peran  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang perlu ditingkatkan adalah fungsi Pengendalian (Controlling). Walaupun selama ini telah banyak implementasi fungsi pengendalian yang dilaksanakan antara lain : Survey Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (MONEV), Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (RAKORDAL), Rapat Roordinasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (RAKOR TEPPA), namun seakan-akan kepuasan masyarakat akan hasil pembangunan belum terpenuhi. Salah satu implementasi fungsi pengendalian yang mungkin dapat memuaskan masyarakat adalah pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM sendiri merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil IKM merupakan gambaran tingkat kinerja suatu unit penyelenggara pelayanan publik yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kualitas pelayanan.

Forum ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan, antara lain: sepakat  untuk  meningkatkan  dan  mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi sebagai sarana untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; perlunya dilakukan penguatan peran dan kelembagaan, peningkatan tunjangan kinerja dan eselonering bagi institusi Bappeda yang dalam hal ini memiliki peran sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah; meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di setiap Kabupaten/ Kota dengan membangun Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (IT); menyerasikan perencanaan PNPM dengan perencanaan RKPD Kabupaten/ Kota melalui mekanisme Musrenbang; serta meningkatkan fungsi pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan melaksanaan Survey IKM kepada seluruh SKPD dengan berpedoman legal formal yang berlaku.

Selepas perumusan kesepakatan, pada sore harinya acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan -wisata dan makan malam- ke Pantai Kubu.  Sebagian besar peserta mengaku sangat senang dengan terselenggaranya kegiatan ini karena mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman baru.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kotawaringin Barat Djoko Kuntjoro menyampaikan bahwa pihaknya sangat bangga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum yang merupakan ajang silaturahmi tahunan bagi Bappeda seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah ini.  Ia berharap acara seperti ini dapat dimanfaatkan juga sebagai sarana promosi bagi daerah kepada pihak luar. (DSL)

Leave a Comment more...

Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kotawaringin Barat 2013

by on Sep.30, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan, Produk Bappeda

Pada akhir September 2014 bertempat di Aula Bappeda,  Bappeda Kotawaringin Barat menggelar Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR).  Seminar ini merupakan seminar kedua, setelah seminar awal yang dilaksanakan pada 15 September 2014 lalu.

Seminar yang dipimpin oleh Kepala Bappeda tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah SKPD, kalangan perbankan, perusahaan swasta dan akademisi dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bun.  Bertindak sebagai narasumber adalah Ir. Evron Asrial, M.Si yang merupakan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen ini.  Acara ini bertujuan untuk menyerap masukan dan saran dari peserta untuk perbaikan penyusunan dokumen selanjutnya.

20140911_103311

Dalam seminar tersebut dipaparkan mengenai pengolahan data dan hasil analisis ICOR secara mendalam.  “Angka koefisien ICOR dapat menggambarkan seberapa besar efisiensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.  Semakin besar angka ICOR maka semakin tidak sefisien investasi. Sebaliknya, semakin kecil nilai ICOR, maka semakin efisien investasinya,” urai Kepala Bappeda.  Berdasarkan hasil penghitungan dan analisis, diketahui bahwa akumulasi nilai ICOR Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 1,52.  Hal ini mengindikasikan bahwa investasi di daerah terbilang efisien, sehingga berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan langkah yang menguntungkan.  “Berdasarkan studi yang dilakukan PBB, angka ICOR rata-rata Negara sedang  berkembang adalah 3, sementara angka ICOR Indonesia 5 dan ASEAN 3,5.  Jika angka ICOR Kobar adalah 1,52 maka hal ini merupakan kondisi yang sangat baik,” ungkap narasumber.

20140930_112204

Sebagai rekomendasi dan saran tindak lanjut, diharapkan pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan investasi dengan melakukan promosi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia investasi. (ILN)

Leave a Comment more...

Seminar Buku Tabel Input Output Kabupaten Kotawaringin Barat 2013

by on Sep.11, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan, Produk Bappeda

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan seminar hasil penyusunan table Input Output pada Kamis, 11 September 2014.  Seminar yang digelar di Aula Bappeda ini menghadirkan pembicara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat.  Sejumlah SKPD, praktisi  perbankan, perusahaan swasta dan akademisi dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bun turut hadir sebagai peserta seminar yang dipimpin oleh Kepala Bappeda tersebut.

20140911_103311

Seminar ini bertujuan menyosialisasikan hasil  pengolahan table input output yang telah selesai disusun dan memaparkan seluk beluk Input Output secara luas.  “Input Output memberikan gambaran keterkaitan antar sector ekonomi yang terjadi di daerah.  Dari sini kita bisa mengetahui sector apa yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan sector yang berpengaruh terhadap aktivitas sector lainnya, “ jelas narasumber.   Sektor yang terindikasi sebagai sector unggulan berdasarkan input output antara lain sector indusri dan kelapa sawit.

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari BPR Marunting Sejahtera menanyakan mengapa komoditi karet tidak termasuk sector unggulan, menilik harga karet yang cukup baik dan potensi pengembangan karet yang cukup besar di Kabupaten Kotawaringin Barat.  “Jika dianalisis, biaya produksi karet lebih murah daripada sawit, juga lebih mudah dikembangkan daripada sawit,” ungkapnya. Menanggapi hal ini narasumber menjelaskan bahwa hasil penghitungan sangat tergantung dari data yang digunakan, inilah yang menjadi kelemahan input output.  “Mungkin pada saat pengambilan data, kinerja sector karet sedang tidak baik dibandingkan saat ini,” paparnya.

20140911_105555

Peserta perwakilan dari PT Korindo Group juga mengungkapkan bahwa kinerja sektor perkayuan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku.  “Saat ini kendala yang paling besar bagi industry kami adalah ketersediaan bahan baku.  Transaksi perdagangan juga berpengaruh terhadap kinerja industry kami, sebab bahan baku dibeli dalam satuan rupiah, sedangkan produk olahan dijual dalam satuan dollar,” jelasnya.  Hal ini ditanggapi narasumber sebagai salah satu bentuk dari aliran aktivitas yang menunjukkan keterkaitan antarsektor dalam input output.

Mengakhiri seminar ini, Kepala Bappeda selaku pemandu acara mengharapkan agar dokumen input output ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak terutama pelaku ekonomi sebagai panduan dalam meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya secara bersama-sama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (ILN)

Leave a Comment more...