Produk Bappeda

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

by on Jan.02, 2015, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda

Korupsi telah dipandang sebagai musuh bersama bangsa Indonesia, bahkan ditetapkan sebagai kejahatan extra ordinary.  Untuk memberantasnya memerlukan tekad kuat dan kerjasama dari berbagai pihak.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;  dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2013; Bupati Kotawaringin Barat dengan Gubernur Kalimantan Tengah membuat kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sanggup melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2014.

Dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dengan menyusun  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014,  demi  mendukung pencapaian sasaran  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  Laporan mengenai Aksi Daerah PPK 2014 selengkapnya dapat dilihat melalui  link berikut  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.  (adm)

Leave a Comment more...

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA)

by on Dec.03, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) merupakan Perangkat Lunak (Software) Komputer berbasis jaringan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan khususnya untuk menyusun lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Software ini mulai digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda pada awal Tahun 2013.

 sisrenbangda

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sistem ini dimulai dari menyusun visi dan misi daerah dilanjutkan dengan menyusun tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah.  Hasil dari prioritas tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 untuk 5 tahun kedepan.

Dengan mengacu pada RPJMD yang telah disusun dengan tahapan seperti di atas, masing-masing SKPD menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan berupa Rencana Strategis (RENSTRA).

 Sementara proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada sistem ini dimulai dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD  yang disitu telah mengakomodasi usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan  sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).   Kompilasi dari renja SKPD inilah yang akan disusun menjadi RKPD.

 Tujuan digunakannya aplikasi ini adalah sebagai kontrol atas program/kegiatan yang disusun SKPD.  Dalam menyusun RKA selanjutnya, dipastikan semua kegiatan harus sesuai/tercantum dalam RPJMD.  Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan kegiatan dari perencanaan.  Diharapkan dengan cara ini kontrol terhadap perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan baik.  Aplikasi ini dapat diakses secara langsung oleh masing-masing SKPD, dimana setiap SKPD memiliki tenaga administrator masing-masing. Sementara Bappeda menyediakan operator dan administrator umum.   Setiap SKPD melalui tenaga administratornya, dengan dipandu operator dari Bappeda, akan menginput kegiatan yang akan menjadi renja SKPD tersebut.  Demi penyempurnaannya, sistem aplikasi ini masih terus mengalami pembenahan pada fitur-fiturnya untuk memaksimalkan performanya. (ILN)

1 Comment more...

Rapat Koordinasi Forum Kasubag Perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Nov.13, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda, Sekretariat

Dalam rangka koordinasi kegiatan perencanaan secara komprehensif,  Bappeda kembali menggelar Rapat Koordinasi Forum Perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) pada 13 Oktober 2014 lalu.  Rapat yang berlangsung di Aula Bappeda Kobar itu dihadiri oleh seluruh Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program dari 36 SKPD dan 6 kecamatan di lingkungan Pemkab Kobar. Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yakni jadwal kegiatan perencanaan tahun 2015, dan koordinasi rencana pengembangan kapasitas aparat perencana, menindaklanjuti surat penawaran pendidikan dan pelatihan (diklat) Pusbindiklatren Bappenas.

Pada Oktober 2014 lalu, Pusbindiklatren Bappenas telah mengirimkan surat penawaran diklat nongelar meliputi diklat fungsional perencana (FP) dan workshop pendukung jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat substantif.  Penawaran ini secara terbuka juga dimuat pada website Pusbindiklatren Bappenas (www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).  Diklat fungsional perencana yang ditawarkan sebanyak 4 jenjang yakni perencana pertama (7 minggu) , perencana muda (5 minggu), perencana madya (3 minggu) dan perencana utama (1 minggu).  Untuk workshop pendukung jabatan fungsional perencana (JFP) terdiri dari workshop penilaian angka kredit perencana (5 hari) dan adminsitrasi penilaian angka kredit perencana (3 hari).

Sementara diklat substantif yang ditawarkan oleh Bappenas terdiri atas diklat perorangan dan diklat kelompok.  Diklat perorangan meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah reguler (30 hari).  Sedangkan diklat kelompok ditawarkan untuk minimal 5 orang dalam 1 kelompok dan dilaksanakan selama 14 hri, meliputi: Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD); Pengembangan Ekonomi Lokal (LERD); Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (PPP);  Mitigasi Bencana;  Green Economy;  Pro Poor Planing and Budgeting (P3B) serta Kelayakan Proyek Planning and Budgeting.

Bappeda memandang bahwa peningkatan kapasitas aparat perencana merupakan agenda yang terbilang krusial, karena akan berpengaruh terhadap kualitas produk perencanan. Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa diklat yang ditawarkan untuk diikuti oleh kelompok, sehingga perlu dilakukan koordinasi SKPD mana saja yang akan mengikuti diklat tersebut, disesuaikan dengan tema diklat yang ditawarkan.  Secara umum semua diklat mensyaratkan beberapa kriteria bagi pelamar diklat, antara lain PNS yang menangani perencanaan,  pendidikan minimal S1, masa kerja minimal 2 tahun, umur setinggi-tingginya 53 tahun, diusulkan oleh pejabat eselon II atau atasan langsungnya, mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost sharing.   Bappeda berharap SKPD teknis dapat memanfaatkan penawaran diklat Pusbindiklatren ini dengan baik, terutama bagi diklat berkelompok, demi menyelaraskan perspektif dalam kerangka perencanaan kegiatan.

Agenda lain yang dibahas dalam forum tersebut yakni rencana jadwal kegiatan perencanaan tahun 2015 yang dimulai penyiapan rancangan awal RKPD 2016 pada Desember 2014 hingga Penetapan RKPD Perubahan 2015 dan Renja SKPD Perubahan 2015 pada Juli minggu ke-IV. (Selengkapnya silakan klik disini).  Rencana jadwal kegiatan perencanaan ini diharapkan menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun kegiatan.  Dalam forum tersebut diambil beberapa kesepakatan, yakni :

  • Hasil monitoring kegiatan SKPD agar dilaporkan ke bappeda
  • SKPD menyiapkan data/informasi capaian keg. 2014, capaian renja/renstra dan evaluasi sebagai bahan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RKPD 2016 dan Evaluasi RPJMD.
  • SKPD melakukan Evaluasi renstra dan bila tidak sesuai maka diperlukan perubahan yang dilakukan secara bersama-sama semua SKPD
  • Dalam pra RKA, semua SKPD menyusun format usulan sesuai dangan RKA, dalam penyusunannya agar dilibatkan semua pejabat di SKPD
  • Pra RKA akan di bahas bersama-sama SKPD dan tim bappeda, pagu definitif diberikan setelah pembahasan dalam pra RKA. (DSL)
Leave a Comment more...