Perencanaan

EVALUASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN KOTAWARINGINBARAT TAHUN ANGGARAN 2014

by on Dec.01, 2014, under Berita Daerah, Bidang Pemkesra, Perencanaan

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) bersama dengan Tim Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Kabupaten Kotawaringin Barat pada Senin 01 Desember 2014 bersama-sama melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pogram Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Tahun Anggaran 2014.  Kegiatan ini merupakan agenda tahunan TKPKD KOBAR dalam menjalanan Tugas dan fungsinya dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kotawaringin Barat, sebagaimana Peraturan Presiden RI Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksaan evaluasi kali ini lebih istimewa, karena di ikuti oleh dua tim penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu TKPKD dan Tim PM2L. Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) merupakan salah satu program unggulan di Kalimantan Tengah. Program ini secara khusus menangani wilayah terisolir atau desa-desa tertinggal di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya membuka akses untuk memajukan desa – desa tertinggal, terpencil, terisolir serta  terluar. Dari sasaran PM2L tersebut tentu dapat kita lihat keterkaitan PM2L terhadap prgram kemiskinan, dimana Program kemiskinan secara umum menangani permasalahan kemiskinan baik di kota maupun di desa, sedangkan untuk PM2L memberikan dukungan khusus penanganan desa-desa tertinggal.

   Pelaksanaan evaluasi ini di buka dan dipimpin langsung oleh Ketua TKPKD sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Bambang Purwanto.   Dalam sambutannya Wakil Bupati Kotawaringin Barat menhimbau kepada seluruh SKPD agar lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang sedang dilaksankan atau yang akan direncanakan lebih maksimal, efektif, efisien dan tepat sasaran. Dari data BPS Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan pemerintah daerah dalam kurun waktu 2009-2013 secara umum telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, walaupun mengalami pasang surut. Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan, dari 17.800 jiwa turun menjadi 16.400 jiwa. Namun penurunan jumlah penduduk miskin di Kotawaringin Barat tidak diikuti oleh tingkat kemiskinan yang justru mengalami peningkatan, yaitu dari 6,87% pada tahun 2009 naik menjadi 6,97% pada tahun 2010 . Pada tahun 2013 data sementara per September kondisi tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,44% dengan jumlah penduduk miskin 14.300 jiwa.

 grafik kemiskinan

Untuk evaluasi terhadap pelaksanaan program baik program PM2L maupun penanggulangan kemiskinan hampir semua program untuk realisasi fisik mencapai 100 %, adapun program yang fisiknya belum mencapai 100% karena masih dalam proses penyempurnaan dan pendistribusian dengan batas akhir kontrak sampai dengan 5 Desember 2014 (laporan RFK Per Oktober dan November). Dengan masih adanya kegiatan yang belum mencapai 100% Wakil Bupati Kotawaringin Barat menekankan kepada semua PPK dan PPTK agar lebih intensif lagi dalam mengawal pelaksanaan program, baik yang di pihak ketigakan maupun secara swakelola. Selain itu ketua TKPKD juga menghimbau kepada seluruh SKPD untuk tahun yang akan datang sebisa mungkin turut berperan dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan maupun PM2L, sehingga target penurunan tingkat kemiskinan dan pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat segera tercapai. (NUD)

Leave a Comment more...

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah

by on Nov.26, 2014, under Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 25 November lalu telah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Permendagri No. 8 Tahun 2014 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.  Acara yang diikuti oleh semua SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Instansi Vertikal serta BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Acara tersebut berlangsung selama satu hari dengan nara sumber dari Tim Penyaji Direktorat Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI.

Adapun tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), meningkatkan keterisian data Sistem Informasi Pembangunan daerah (SIPD), serta meningkatkan kualitas/validasi data pada struktur data yang ada di dalam SIPD.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli, Bupati Kotawaringin Barat berharap kepada semua SKPD/ Instansi Daerah maupun Vertikal yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan updating data, karena SIPD sangat mendukung kebijakan dari pusat serta dapat mempromosikan potensi-potensi  daerah.

SIPD merupakan aplikasi berbasis jaringan yang dilaunching mulai tahun 2014 ini untuk memudahkan evaluasi kegiatan secara online.  Seiring berjalanya sistem informasi pembangunan daerah iniiharapkan software ini dapat menunjang daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan;  mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah;  menyediakan data yang berkualitas bagi para Pemangku Kepentingan, guna bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan tingkat kewenangannya; memudahkan pemantauan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah; serta memudahkan dalam menyusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah, meningkatkan kualitas produk-produk kebijakan publik, serta dapat mempromosikan potensi ekonomi daerah.   (ASL)

Leave a Comment more...

Rapat Koordinasi Forum Kasubag Perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Nov.13, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda, Sekretariat

Dalam rangka koordinasi kegiatan perencanaan secara komprehensif,  Bappeda kembali menggelar Rapat Koordinasi Forum Perencanaan SKPD Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) pada 13 Oktober 2014 lalu.  Rapat yang berlangsung di Aula Bappeda Kobar itu dihadiri oleh seluruh Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program dari 36 SKPD dan 6 kecamatan di lingkungan Pemkab Kobar. Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat tersebut yakni jadwal kegiatan perencanaan tahun 2015, dan koordinasi rencana pengembangan kapasitas aparat perencana, menindaklanjuti surat penawaran pendidikan dan pelatihan (diklat) Pusbindiklatren Bappenas.

Pada Oktober 2014 lalu, Pusbindiklatren Bappenas telah mengirimkan surat penawaran diklat nongelar meliputi diklat fungsional perencana (FP) dan workshop pendukung jabatan fungsional perencana (JFP) dan diklat substantif.  Penawaran ini secara terbuka juga dimuat pada website Pusbindiklatren Bappenas (www.pusbindiklatren.bappenas.go.id).  Diklat fungsional perencana yang ditawarkan sebanyak 4 jenjang yakni perencana pertama (7 minggu) , perencana muda (5 minggu), perencana madya (3 minggu) dan perencana utama (1 minggu).  Untuk workshop pendukung jabatan fungsional perencana (JFP) terdiri dari workshop penilaian angka kredit perencana (5 hari) dan adminsitrasi penilaian angka kredit perencana (3 hari).

Sementara diklat substantif yang ditawarkan oleh Bappenas terdiri atas diklat perorangan dan diklat kelompok.  Diklat perorangan meliputi Perencanaan Pembangunan Daerah reguler (30 hari).  Sedangkan diklat kelompok ditawarkan untuk minimal 5 orang dalam 1 kelompok dan dilaksanakan selama 14 hri, meliputi: Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD); Pengembangan Ekonomi Lokal (LERD); Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (PPP);  Mitigasi Bencana;  Green Economy;  Pro Poor Planing and Budgeting (P3B) serta Kelayakan Proyek Planning and Budgeting.

Bappeda memandang bahwa peningkatan kapasitas aparat perencana merupakan agenda yang terbilang krusial, karena akan berpengaruh terhadap kualitas produk perencanan. Dalam kesempatan ini, terdapat beberapa diklat yang ditawarkan untuk diikuti oleh kelompok, sehingga perlu dilakukan koordinasi SKPD mana saja yang akan mengikuti diklat tersebut, disesuaikan dengan tema diklat yang ditawarkan.  Secara umum semua diklat mensyaratkan beberapa kriteria bagi pelamar diklat, antara lain PNS yang menangani perencanaan,  pendidikan minimal S1, masa kerja minimal 2 tahun, umur setinggi-tingginya 53 tahun, diusulkan oleh pejabat eselon II atau atasan langsungnya, mengisi formulir pendaftaran dan pernyataan kesediaan cost sharing.   Bappeda berharap SKPD teknis dapat memanfaatkan penawaran diklat Pusbindiklatren ini dengan baik, terutama bagi diklat berkelompok, demi menyelaraskan perspektif dalam kerangka perencanaan kegiatan.

Agenda lain yang dibahas dalam forum tersebut yakni rencana jadwal kegiatan perencanaan tahun 2015 yang dimulai penyiapan rancangan awal RKPD 2016 pada Desember 2014 hingga Penetapan RKPD Perubahan 2015 dan Renja SKPD Perubahan 2015 pada Juli minggu ke-IV. (Selengkapnya silakan klik disini).  Rencana jadwal kegiatan perencanaan ini diharapkan menjadi acuan seluruh SKPD dalam menyusun kegiatan.  Dalam forum tersebut diambil beberapa kesepakatan, yakni :

  • Hasil monitoring kegiatan SKPD agar dilaporkan ke bappeda
  • SKPD menyiapkan data/informasi capaian keg. 2014, capaian renja/renstra dan evaluasi sebagai bahan penyusunan LAKIP, LKPJ, LPPD, RKPD 2016 dan Evaluasi RPJMD.
  • SKPD melakukan Evaluasi renstra dan bila tidak sesuai maka diperlukan perubahan yang dilakukan secara bersama-sama semua SKPD
  • Dalam pra RKA, semua SKPD menyusun format usulan sesuai dangan RKA, dalam penyusunannya agar dilibatkan semua pejabat di SKPD
  • Pra RKA akan di bahas bersama-sama SKPD dan tim bappeda, pagu definitif diberikan setelah pembahasan dalam pra RKA. (DSL)
Leave a Comment more...