Perencanaan

Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014

by on Jan.02, 2015, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda

Korupsi telah dipandang sebagai musuh bersama bangsa Indonesia, bahkan ditetapkan sebagai kejahatan extra ordinary.  Untuk memberantasnya memerlukan tekad kuat dan kerjasama dari berbagai pihak.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;  dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2013; Bupati Kotawaringin Barat dengan Gubernur Kalimantan Tengah membuat kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sanggup melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2014.

Dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dengan menyusun  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014,  demi  mendukung pencapaian sasaran  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  Laporan mengenai Aksi Daerah PPK 2014 selengkapnya dapat dilihat melalui  link berikut  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.  (adm)

Leave a Comment more...

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA)

by on Dec.03, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) merupakan Perangkat Lunak (Software) Komputer berbasis jaringan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan khususnya untuk menyusun lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Software ini mulai digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda pada awal Tahun 2013.

 sisrenbangda

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sistem ini dimulai dari menyusun visi dan misi daerah dilanjutkan dengan menyusun tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah.  Hasil dari prioritas tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 untuk 5 tahun kedepan.

Dengan mengacu pada RPJMD yang telah disusun dengan tahapan seperti di atas, masing-masing SKPD menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan berupa Rencana Strategis (RENSTRA).

 Sementara proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada sistem ini dimulai dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD  yang disitu telah mengakomodasi usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan  sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).   Kompilasi dari renja SKPD inilah yang akan disusun menjadi RKPD.

 Tujuan digunakannya aplikasi ini adalah sebagai kontrol atas program/kegiatan yang disusun SKPD.  Dalam menyusun RKA selanjutnya, dipastikan semua kegiatan harus sesuai/tercantum dalam RPJMD.  Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan kegiatan dari perencanaan.  Diharapkan dengan cara ini kontrol terhadap perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan baik.  Aplikasi ini dapat diakses secara langsung oleh masing-masing SKPD, dimana setiap SKPD memiliki tenaga administrator masing-masing. Sementara Bappeda menyediakan operator dan administrator umum.   Setiap SKPD melalui tenaga administratornya, dengan dipandu operator dari Bappeda, akan menginput kegiatan yang akan menjadi renja SKPD tersebut.  Demi penyempurnaannya, sistem aplikasi ini masih terus mengalami pembenahan pada fitur-fiturnya untuk memaksimalkan performanya. (ILN)

1 Comment more...

Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

by on Dec.02, 2014, under Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Menjelang akhir tahun 2014, Bappeda bersama Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melakukan evaluasi kinerja dan serapan anggaran SKPD untuk tahun anggaran 2014.  Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan data realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan per Oktober 2014.  Evaluasi ini dilakukan utamanya terhadap 10 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat yang mengelola anggaran terbesar, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU); Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kehutanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan Bappeda.

Hasil evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan TEPPA pada Selasa, 2 Desember 2014, bertempat di Aula Bappeda Kotawaringin Barat (Kobar).  Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kobar Bambang Purwanto itu dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kobar.

Berdasarkan data, rata-rata realisasi fisik dan keuangan SKPD masih di berada di bawah target triwulan IV, yakni total target minimal 85%.  Wakil Bupati Kobar meminta klarifikasi dari SKPD mengenai kondisi tersebut, sekaligus menggali kendala yang dihadapi oleh SKPD yang menyebabkan belum tercapainya target minimal kinerja dan serapan anggaran.  Rata-rata faktor penyebab realisasi keuangan yang masih berada di bawah target adalah faktor proses pertanggungjawaban keuangan yang cukup memakan waktu.  Meskipun kegiatan sudah selesai dilaksanakan, apabila proses pertanggungjawaban belum selesai maka belum dapat diinput menjadi data realisasi keuangan.

Pihaknya meminta agar SKPD, terutama 10 SKPD yang mengelola anggaran terbesar, dapat segera menyelesaikan proses keuangan agar angka realisasi keuangan dapat diperbaiki.  Wakil Bupati  juga menyampaikan agar SKPD melaksanakan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran untuk memperbaiki data realisasi fisik dan keuangan.

Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, Bappeda Kotawaringin Barat telah menggelar rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran di lingkungan internal Bappeda, bertempat di ruang rapat kepala Bappeda.  Rapat yang dihadiri oleh jajaran internal Bappeda tersebut menjadi sarana evaluasi bagi serapan anggaran yang masih di bawah target.  Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Djoko Kuntjoro itu, masing-masing bidang melaporkan kendala yang menyebabkan realisasi serapan anggaran masih di bawah target.  Dalam arahannya Djoko Kuntjoro menyampaikan bahwa realisasi fisik kegiatan sudah cukup baik atau melebihi target triwulan IV, namun realisasi keuangan masih perlu digenjot.   Senada dengan kendala yang dihadapi oleh SKPD, rata-rata penyebab rendahnya serapan terletak pada pertanggungjawaban kegiatan yang masih dalam proses.  Pihaknya mengimbau seluruh jajaran internal Bappeda agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban agar realisasi keuangan dapat mencapai angka minimal yang ditargetkan pada triwulan IV, yakni sebesar 85%. (ASL)

Leave a Comment more...