Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat Tuan Rumah Forum BAPPEDA se Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014

Diposkan oleh: pada 27 Oct 2014, dalam Kategori Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda, Sekretariat

Tahun ini, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat mendapat giliran menjadi tuan rumah Kegiatan Forum Bappeda se-Kalimantan Tengah, yang diselenggarakan pada 23-24 Oktober 2014 lalu, bertempat di Hotel Swiss Bell inn Pangkalan Bun.   Forum tersebut dihadiri oleh kepala/pejabat Bappeda kabupaten dan kota se provinsi Kalimantan Tengah, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat serta Camat di wilayan Kabupaten Kotawaringin Barat.  Hadir sebagai narasumber adalah Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B Aden dan Kepala Sub Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Affandi.

Forum ini dibuka oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar pada 23 Oktober 2014, di ruang BaReLo Cafe.  Dalam sambutannya Ujang Iskandar menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada undangan yang hadir dan berharap forum ini dapat menghasilkan poin yang dapat mendukung peningkatan institusi dan kapasitas perencana pembangunan di daerah dalam mewujudkan pelayanan prima.

Topik yang dibahas pada forum kali ini adalah mengoptimalkan fungsi pengendalian (controlling).  Fungsi pengendalian dinilai memegang peranan yang tidak kalah penting dengan fungsi manajemen yang lain.  Fungsi ini memberikan sentuhan akhir yang menentukan kelanjutan bagi manajemen kegiatan, khususnya dalam perencanaan pembangunan daerah. Seperti diketahui, Bappeda memiliki 2 (dua) fungsi besar yaitu : Perencanaan (Planning) dan Pengendalian (Controlling).  Dengan mengusung tema “Peningkatan Peran Bappeda Dalam Pengendalian Rencana Pembangunan Demi Terwujudnya Kualitas Pembangunan Daerah Yang Lebih Baik”  dengan sub tema “Peningkatan Kualitas Pembangunan Daerah Dinilai Dari Indeks Kepuasan Masyarakat”, acara ini diharapkan menjadi titik tolak bagi pembenahan dan pewujudan pelayanan prima bagi masyarakat.  Pemilihan tema ini merupakan respon dari masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Demi terwujudnya pelayanan yang prima oleh aparatur pemerintah, maka salah satu peran  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) yang perlu ditingkatkan adalah fungsi Pengendalian (Controlling). Walaupun selama ini telah banyak implementasi fungsi pengendalian yang dilaksanakan antara lain : Survey Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (MONEV), Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan (RAKORDAL), Rapat Roordinasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (RAKOR TEPPA), namun seakan-akan kepuasan masyarakat akan hasil pembangunan belum terpenuhi. Salah satu implementasi fungsi pengendalian yang mungkin dapat memuaskan masyarakat adalah pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

IKM sendiri merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Hasil IKM merupakan gambaran tingkat kinerja suatu unit penyelenggara pelayanan publik yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kualitas pelayanan.

Forum ini menghasilkan beberapa poin kesepakatan, antara lain: sepakat  untuk  meningkatkan  dan  mengoptimalkan pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang mulai dari Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi sebagai sarana untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; perlunya dilakukan penguatan peran dan kelembagaan, peningkatan tunjangan kinerja dan eselonering bagi institusi Bappeda yang dalam hal ini memiliki peran sebagai koordinator perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah; meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di setiap Kabupaten/ Kota dengan membangun Sistem Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (IT); menyerasikan perencanaan PNPM dengan perencanaan RKPD Kabupaten/ Kota melalui mekanisme Musrenbang; serta meningkatkan fungsi pengendalian dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan melaksanaan Survey IKM kepada seluruh SKPD dengan berpedoman legal formal yang berlaku.

Selepas perumusan kesepakatan, pada sore harinya acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan -wisata dan makan malam- ke Pantai Kubu.  Sebagian besar peserta mengaku sangat senang dengan terselenggaranya kegiatan ini karena mendapatkan banyak wawasan dan pengalaman baru.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kotawaringin Barat Djoko Kuntjoro menyampaikan bahwa pihaknya sangat bangga mendapat kesempatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum yang merupakan ajang silaturahmi tahunan bagi Bappeda seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Kalimantan Tengah ini.  Ia berharap acara seperti ini dapat dimanfaatkan juga sebagai sarana promosi bagi daerah kepada pihak luar. (DSL)


Leave a Reply