Author Archive

KUNJUNGAN MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO DI PANGKALAN BUN KAB. KOTAWARINGIN BARAT

by on Dec.03, 2014, under Berita Daerah

Selama hampir sejak satu bulan yang lalu arus penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun sangat sibuk, tidak sepertinya biasanya yang hanya dilayani oleh 3 (tiga) maskapai penerbangan swasta.   Hal ini karena hilir mudiknya pesawat terbang yang mengantar kedatangan para pejabat negara ke Kabupaten Kotawaringin Barat.  Saat ini Kotawaringin Barat memang sedang melaksanakan hajatan besar, yakni acara Apel Danrem dan Dandim Terpusat Tahun 2014, tanggal 1 – 5 Desember 2014, yang akan diikuti oleh Komandan Dorem dan Komandan Kodim se-Indonesia.  Dalam acara yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Darat RI tersebut, dijadwalkan turut hadir juga sejumlah pejabat negara antara lain Kepala Staf Angkatan Darat,  Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, juga Presiden RI ke-7 Joko Widodo.

Berdasarkan keterangan dalam Rapat Koordinasi Danrem dan Dirbinpuanter Komando Pusat Teritorial Angkatan Darat  bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Rabu, 26 November 2014 di Ruang Rapat Bupati Kotawaringin Barat, dalam rangka persiapan Apel Danrem dan Dandim Terpusat Tahun 2014, kehadiran para menteri dan kepala lembaga/ badan setingkat menteri tersebut akan memberikan ceramah dalam Apel Danrem dan Dandim Terpusat 2014.

 tjahjo kumolo

Para pejabat negara tersebut akan tiba di Pangkalan Bun secara terpisah.  Pada 3 Desember 2014 giliran Menteri Dalam Negeri tiba di Pangkalan Bun, didampingi oleh Dirjen Kesbangpol dan Kepala BKKBN.    Sesaat setelah mendarat di Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun, pada pukul 16.00 WIB, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyempatkan diri beramah tamah dengan Bupati Kotawaringin Barat, Ketua DPRD serta Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, bertempat di Base Off Pangkalan Udara Pangkalan Bun.

 Pada kesempatan tersebut, Bupati Kotawaringin Barat dalam paparan singkatnya menyampaikan gambaran mengenai profil, potensi Kabupaten Kotawaringin Barat dan permohonan dukungan dari Menteri Dalam Negeri untuk pembangunan daerah, pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kotawaringin Barat.   Tjahjo Kumolo, dikutip dari sambutannya dalam ramah-tamah berpesan dan mengingatkan kepada jajaran Pemerintah Daerah  dan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat akan area rawan korupsi.   Menteri Dalam Negeri berpesan  dalam 5 (lima) hal, yakni agar berhati-hati dalam penyusunan anggaran, perijinan, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa serta hibah dan bantuan sosial. Disamping itu, berkaitan dengan penyusunan kebijakan reformasi birokrasi, saat menyinggung masalah KTP elektronik (KTP-el), Menteri Dalam Negeri menyatakan, “KTP-el saat ini seperti makanan, ada yang baik ada yang berulat, dan Mendagri dengan berkoordinasi dengan KPK saat ini sedang memperbaiki dan membersihkan ulat-ulat dalam pelaksanakan KTP elektronik tersebut”. Menurut Tjahjo Kumolo KTP yang valid  dan jelas merupakan identitas yang sangat penting.  Dalam nada santai Tjahjo Kumolo bercerita, baru seminggu dilantik pihaknya sudah menemukan hologram KTP-el asli tapi palsu yang terdapat di China dan Perancis.

 Mendagri juga menambahkan sekaligus menyampaikan instruksi Presiden, “Kepala Daerah agar mendahulukan pembangunan infrastruktur, menginventarisir retribusi yang harus dihapus, membentuk pusat pelayanan perijinan dan mempercepat pelayanan investasi dengan jalan memotong alur birokrasi  dan menginventarisir BUMD yang ada, menyusun skala prioritas pembangunan, sehingga pemerataan pembangunan dapat segera terwujudkan”.   Dicontohkan oleh Mendagri, agar pemerintah jangan menarik retribusi dari para nelayan dan petani agar kesejahteraannya meningkat.  Sedangkan untuk penerima bantuan hibah yang disyaratkan memiliki berbadan hukum seperti rumah ibadah dan lain-lain, nantinya akan dikomunikasikan dengan Menteri Keuangan RI. (red)

Leave a Comment more...

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA)

by on Dec.03, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Produk Bappeda

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) merupakan Perangkat Lunak (Software) Komputer berbasis jaringan yang digunakan untuk mempermudah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan khususnya untuk menyusun lampiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Software ini mulai digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda pada awal Tahun 2013.

 sisrenbangda

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada sistem ini dimulai dari menyusun visi dan misi daerah dilanjutkan dengan menyusun tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah.  Hasil dari prioritas tersebut akan digunakan sebagai bahan penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 untuk 5 tahun kedepan.

Dengan mengacu pada RPJMD yang telah disusun dengan tahapan seperti di atas, masing-masing SKPD menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan berupa Rencana Strategis (RENSTRA).

 Sementara proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada sistem ini dimulai dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan SKPD  yang disitu telah mengakomodasi usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kecamatan  sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).   Kompilasi dari renja SKPD inilah yang akan disusun menjadi RKPD.

 Tujuan digunakannya aplikasi ini adalah sebagai kontrol atas program/kegiatan yang disusun SKPD.  Dalam menyusun RKA selanjutnya, dipastikan semua kegiatan harus sesuai/tercantum dalam RPJMD.  Hal ini dilakukan untuk menghindari penyimpangan kegiatan dari perencanaan.  Diharapkan dengan cara ini kontrol terhadap perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan baik.  Aplikasi ini dapat diakses secara langsung oleh masing-masing SKPD, dimana setiap SKPD memiliki tenaga administrator masing-masing. Sementara Bappeda menyediakan operator dan administrator umum.   Setiap SKPD melalui tenaga administratornya, dengan dipandu operator dari Bappeda, akan menginput kegiatan yang akan menjadi renja SKPD tersebut.  Demi penyempurnaannya, sistem aplikasi ini masih terus mengalami pembenahan pada fitur-fiturnya untuk memaksimalkan performanya. (ILN)

1 Comment more...

Koordinasi Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA)

by on Dec.02, 2014, under Berita Daerah, Bidang Statistik, Perencanaan

Menjelang akhir tahun 2014, Bappeda bersama Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) melakukan evaluasi kinerja dan serapan anggaran SKPD untuk tahun anggaran 2014.  Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan data realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan per Oktober 2014.  Evaluasi ini dilakukan utamanya terhadap 10 SKPD di lingkungan Pemkab Kotawaringin Barat yang mengelola anggaran terbesar, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU); Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah; Dinas Kehutanan; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan Bappeda.

Hasil evaluasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pimpinan TEPPA pada Selasa, 2 Desember 2014, bertempat di Aula Bappeda Kotawaringin Barat (Kobar).  Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kobar Bambang Purwanto itu dihadiri oleh seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Kobar.

Berdasarkan data, rata-rata realisasi fisik dan keuangan SKPD masih di berada di bawah target triwulan IV, yakni total target minimal 85%.  Wakil Bupati Kobar meminta klarifikasi dari SKPD mengenai kondisi tersebut, sekaligus menggali kendala yang dihadapi oleh SKPD yang menyebabkan belum tercapainya target minimal kinerja dan serapan anggaran.  Rata-rata faktor penyebab realisasi keuangan yang masih berada di bawah target adalah faktor proses pertanggungjawaban keuangan yang cukup memakan waktu.  Meskipun kegiatan sudah selesai dilaksanakan, apabila proses pertanggungjawaban belum selesai maka belum dapat diinput menjadi data realisasi keuangan.

Pihaknya meminta agar SKPD, terutama 10 SKPD yang mengelola anggaran terbesar, dapat segera menyelesaikan proses keuangan agar angka realisasi keuangan dapat diperbaiki.  Wakil Bupati  juga menyampaikan agar SKPD melaksanakan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran untuk memperbaiki data realisasi fisik dan keuangan.

Sebelumnya, pada akhir Oktober lalu, Bappeda Kotawaringin Barat telah menggelar rapat koordinasi percepatan penyerapan anggaran di lingkungan internal Bappeda, bertempat di ruang rapat kepala Bappeda.  Rapat yang dihadiri oleh jajaran internal Bappeda tersebut menjadi sarana evaluasi bagi serapan anggaran yang masih di bawah target.  Dalam rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Djoko Kuntjoro itu, masing-masing bidang melaporkan kendala yang menyebabkan realisasi serapan anggaran masih di bawah target.  Dalam arahannya Djoko Kuntjoro menyampaikan bahwa realisasi fisik kegiatan sudah cukup baik atau melebihi target triwulan IV, namun realisasi keuangan masih perlu digenjot.   Senada dengan kendala yang dihadapi oleh SKPD, rata-rata penyebab rendahnya serapan terletak pada pertanggungjawaban kegiatan yang masih dalam proses.  Pihaknya mengimbau seluruh jajaran internal Bappeda agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban agar realisasi keuangan dapat mencapai angka minimal yang ditargetkan pada triwulan IV, yakni sebesar 85%. (ASL)

Leave a Comment more...