Archive for October, 2014

Koordinasi Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Pembakaran Lahan

by on Oct.17, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi

Wacana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa saat lalu direspon beragam oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Masyarakat luas menyikapi wacana tersebut sebagai terbatasnya waktu untuk mengakses BBM dengan harga yang masih terjangkau.   Sementara bagi para pelangsir BBM, wacana tersebut dibaca sebagai kesempatan waktu untuk mendapatkan BBM bersubsidi ,baik premium maupun solar, dengan harga lama, untuk kemudian ditimbun dan dijual lagi dengan harga baru –setelah pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi- dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.  Akibatnya dapat ditebak, masyarakat umum dan pelangsir membentuk antrian memenuhi SPBU untuk berebut mendapatkan BBM. Pemandangan ini merupakan hal jamak dijumpai di seluruh SPBU maupun APMS di Kabupaten Kotawaringin Barat.  Kondisi ini berlangsung selama beberapa pekan tanpa ada tindakan dan antisipasi.  Sulitnya mengakses BBM telah menjadi keluhan utama masyarakat.

antrian bbm

Merespon kondisi tersebut, Pemkab Kotawaringin Barat menggelar rapat koordinasi pada 17 Oktober 2014 di ruang rapat kepala Bappeda.  Rapat tersebut membahas  pendistribusian bahan bakar minyak dan aksi pembakaran lahan.   Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat Bambang Purwanto tersebut dihadiri oleh sejumlah SKPD yang terkait langsung dengan penertiban dan distribusi BBM, serta SKPD yang berkompeten menangani permasalahan lahan, seperti Bagian Ekonomi dan SDA Setda, Satpol PP, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Kesbangpolinmas, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Untuk permasalahan antrian BBM, disepakati dilakukan penjagaan di setiap SPBU yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang akan dikoordinir oleh personil TNI dan Polri.  Petugas jaga tersebut diharapkan dapat melakukan penertiban untuk mengurangi antrian panjang kendaraan.  Pengisian BBM di SPBU diprioritaskan bagi masyarakat umum.

Sementara itu, maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar yang dilakukan oleh masyarakat, telah berdampak pada terjadinya bencana kabut asap yang cukup serius.  Selama beberapa pekan, kabut asap cukup pekat menyelimuti udara di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat  dan sekitarnya, yang terkadang dapat bertahan hingga siang bahkan sore hari.  Kondisi ini dinilai telah sangat mengganggu kesehatan, bahkan aktivitas masyarakat dan daerah secara umum, sebagai contoh, terbatasnya jarak pandang telah mengakibatkan beberapa kali penundaan bahkan pembatalan jadwal penerbangan pesawat.

lahan kebakar

Dalam rapat tersebut, diambil langkah untuk meredam kebakaran lahan khususnya lahan gambut di sepanjang jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama, dengan membangun pos kebakaran hutan semi permanen di areal sepanjang jalan Pangkalan Bun – Kotawaringin Lama.  Pos ini akan dikoordinasikan oleh  BPBD, BLH, Dinas Kehutanan, BKSDA serta instansi terkait lainnya, yang akan bertugas memadamkan api jika terjadi kebakaran lahan di area tersebut. (ILN)

Leave a Comment more...

Koordinasi Perencanaan antar SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Oct.15, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi yang baik antar instansi, agar dapat berjalan dengan harmonis dan mencapai hasil yang baik.  Sejalan dengan hal tersebut, Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar rapat koordinasi perencanaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pada 15 Oktober 2014, bertempat di Aula Bappeda, pukul 13.00 WIB.

Forum dipimpin oleh Sekretaris BAPPEDA Djoko Kuntjoro itu dihadiri oleh Kepala SKPD beserta perencana internal masing-masing SKPD itu membahas kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD dalam menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, khususnya mperencanaan pembangunan tahun 2015, serta mencari pemecahan masalah yang mungkin dapat dilakukan.

IMG_20141023_032328

Dalam forum tersebut disepakati perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan agar penyelesaian permasalahan tidak terputus pada satu titik.  Untuk itu disepakati pelaksanaan forum silaturahmi perencana antar instansi yang akan digelar setiap tiga (3) bulan sekali, dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.  Tujuan dari forum silaturahmi perencana antar instansi tersebut utamanya adanya sinkronisasi rencana program dan kegiatan antar SKPD agar rencana pembangunan daerah dapat tersusun dan berjalan dengan baik. (DSL)

Leave a Comment more...

Pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran SKPD Bappeda Tahun 2015

by on Oct.15, 2014, under Berita Daerah, Perencanaan, Rencana, Unit Kerja Bappeda

Perencanaan program/kegiatan dan perencanaan anggaran merupakan dua hal yang selalu beriringan dalam proses perencanaan pembangunan dan tidak dapat dipisahkan.   Perencanaan anggaran termasuk tahapan paling krusial, sebab rencana program dan kegiatan dalam pembangunan daerah memerlukan dukungan anggaran yang sesuai agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Bappeda bersama Dinas Pengeola Keuangan Daerah (DKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan tahapan ini dengan mengagendakan pembahasan rancangan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bappeda untuk Tahun Anggaran 2015, pada Rabu, 15 Oktober 2014 di Aula Dinas Pengelola Keuangan Daerah.  RKA sendiri merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan yang berisi rincian pekerjaan beserta harga satuan yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Standard Biaya Tahun Anggaran tertentu.  Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Bappeda didampingi Kepala Bidang, Kasubid/Kasubag beserta staf Bappeda.  Bertindak selaku pembahas adalah Kelompok II (Dua) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

20141015_174953

Dalam pembahasan tersebut, hal yang paling mendasar dilakukan adalah mengecek kesesuaian antara rencana program/kegiatan yang diajukan dengan Rencana Kerja (Renja) SKPD Bappeda Tahun Anggaran 2015,  RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2015 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2014, serta RPJMD 2012-2016.   Hal ini dilakukan untuk memastikan agar rencana program dan kegiatan yang disusun untuk tahun anggaran 2015 dalam Rencana Kerja (Renja) tidak keluar dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) 2015 dan RPJMD 2012-2016, serta menyesuaikan jumlah output yang akan dihasilkan pada masing-masing dokumen.  Setelah lolos dari pengecekan awal, selanjutnya dilakukan pembahasan item belanja yang disusun dalam dokumen RKA, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 23 tahun 2014 tentang Standard Biaya Tahun Anggaran 2015.

Sebagai tindak lanjut dari rapat pembahasan RKA tersebut, dilaksanakan rapat pembahasan di lingkup internal Bappeda pada Sabtu, 18 Oktober 2015, bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappeda, dengan agenda melakukan perbaikan terhadap dokumen RKA berdasarkan catatan hasil pembahasan bersama Kelompok II TAPD.  Perbaikan yang dilakukan meliputi penyesuaian terhadap output kegiatan, nilai satuan item belanja, maupun volume belanja. (ILN)

Leave a Comment more...