Archive for September, 2014

Seminar Buku Tabel Input Output Kabupaten Kotawaringin Barat 2013

by on Sep.11, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan, Produk Bappeda

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan seminar hasil penyusunan table Input Output pada Kamis, 11 September 2014.  Seminar yang digelar di Aula Bappeda ini menghadirkan pembicara dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat.  Sejumlah SKPD, praktisi  perbankan, perusahaan swasta dan akademisi dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bun turut hadir sebagai peserta seminar yang dipimpin oleh Kepala Bappeda tersebut.

20140911_103311

Seminar ini bertujuan menyosialisasikan hasil  pengolahan table input output yang telah selesai disusun dan memaparkan seluk beluk Input Output secara luas.  “Input Output memberikan gambaran keterkaitan antar sector ekonomi yang terjadi di daerah.  Dari sini kita bisa mengetahui sector apa yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dan sector yang berpengaruh terhadap aktivitas sector lainnya, “ jelas narasumber.   Sektor yang terindikasi sebagai sector unggulan berdasarkan input output antara lain sector indusri dan kelapa sawit.

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, perwakilan dari BPR Marunting Sejahtera menanyakan mengapa komoditi karet tidak termasuk sector unggulan, menilik harga karet yang cukup baik dan potensi pengembangan karet yang cukup besar di Kabupaten Kotawaringin Barat.  “Jika dianalisis, biaya produksi karet lebih murah daripada sawit, juga lebih mudah dikembangkan daripada sawit,” ungkapnya. Menanggapi hal ini narasumber menjelaskan bahwa hasil penghitungan sangat tergantung dari data yang digunakan, inilah yang menjadi kelemahan input output.  “Mungkin pada saat pengambilan data, kinerja sector karet sedang tidak baik dibandingkan saat ini,” paparnya.

20140911_105555

Peserta perwakilan dari PT Korindo Group juga mengungkapkan bahwa kinerja sektor perkayuan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku.  “Saat ini kendala yang paling besar bagi industry kami adalah ketersediaan bahan baku.  Transaksi perdagangan juga berpengaruh terhadap kinerja industry kami, sebab bahan baku dibeli dalam satuan rupiah, sedangkan produk olahan dijual dalam satuan dollar,” jelasnya.  Hal ini ditanggapi narasumber sebagai salah satu bentuk dari aliran aktivitas yang menunjukkan keterkaitan antarsektor dalam input output.

Mengakhiri seminar ini, Kepala Bappeda selaku pemandu acara mengharapkan agar dokumen input output ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh semua pihak terutama pelaku ekonomi sebagai panduan dalam meningkatkan kinerjanya dan pada akhirnya secara bersama-sama dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. (ILN)

Leave a Comment more...

Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2014

by on Sep.09, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan, Produk Bappeda

Inflasi merupakan konsekuensi logis yang harus dihadapi sebagai side effect pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Ibarat pisau bermata dua, inflasi, selain berperan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, juga bertanggung jawab atas berkurangnya nilai tukar mata uang yang digunakan oleh masyarakat.  Inflasi yang terkendali dengan baik dapat berperan positif sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sementara inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat.

Berpijak dari seriusnya efek yang ditimbulkan oleh inflasi, pemerintah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk membentuk Tim Pengendali Inflasi  (TPI) Daerah.  TPI sendiri sebenarnya bukan hal yang baru, dimana sejak 2005 telah dibentuk TPI tingkat pusat yang memiliki masa kerja satu (1) tahun.

Mengingat pentingnya agenda pengendalian inflasi, Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Bappeda berinisiatif membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).  Proses pembentukan tim ini dilakukan melalui beberapa kali rapat koordinasi dan konsultasi pada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.  Rapat koordinasi yang dilakukan antara lain pada 30 April 2014 membahas format keanggotaan serta tugas pokok dan fungsi TPID.  Hasil dari rapat koordinasi tersebut dikonsultasikan kepada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendapatkan format yang sesuai. TPID Kabupaten Kotawaringin Barat akhirnya disahkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 520/29/Bapp-III/2014 tentang Pembentukan Tim  Pengendali Inflasi Daerah.

Berdasarkan pada SK tersebut, susunan Tim  Pengendali Inflasi Daerah terdiri dari Tim Pengarah Kebijakan yang diketuai langsung oleh Bupati Kotawaringin Barat; Tim Teknis yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat; serta Narasumber yang terdiri dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari tim ini pada intinya adalah melakukan pemantauan terhadap sumber-sumber yang potensial menyebabkan inflasi, mengambil keputusan dan atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah, serta mengevaluasi kebijakan yang diambil terkait dengan pengendalian inflasi daerah. (ILN)

Leave a Comment more...

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Sep.09, 2014, under Berita Daerah, Bidang Fisik & Prasarana, Perencanaan, Produk Bappeda

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi (PPSP) merupakan konsep pembangunan sanitasi permukiman secara terintegrasi dari tingkat pusat hingga daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah.

Berdasarkan amanat dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 660/4919/SJ, tanggal 30 November 2012, tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah, kelompok kerja (POKJA) sanitasi program percepatan pembangunan sanitasi permukiman (PPSP) Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun dokumen sanitasi yaitu Buku Putih Sanitasi (BPS).

Buku Putih Sanitasi (BPS) Kabupaten Kotawaringin Barat menyajikan profil sanitasi wilayah yang terdiri dari promosi higiene dan sanitasi, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan komponen terkait sanitasi dan analisis akar masalah yang sebenarnya terjadi di bidang sanitasi. BPS merupakan baseline data tentang kondisi sanitasi saat ini di Kabupaten Kotawaringin Barat yang memberikan dasar, atau justifikasi, mengapa diperlukan langkah-langkah perbaikan sanitasi. BPS yang disusun ini merupakan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dokumen ini diharapkan dapat dijadikan pedoman penganggaran, kebijakan pendanaan serta dasar penyusunan operasional tahapan untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi dalam kurun waktu lima tahun (2014-2018), selain itu juga dapat digunakan sebagai dasar bagi semua pihak yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi di Kabupaten Kotawaringin Barat.

sanitasi

Beberapa waktu lalu bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, bersama dengan pihak eksekutif dan legislatif serta Anggota Pokja Sanitasi, acara penandatangan kesepakatan bersama dalam penyusunan dokumen Memorandum Sanitasi pada acara Kick Off meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Encep Hidayat. Dalam sambutannya pihaknya menyampaikan bahwa tantangan utama adalah pembangunan perubahan perilaku masyarakat untuk sadar kebersihan, peduli lingkungan, tidak membuang sampah dan limbah sembarangan.

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dalam penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) tahun 2014-2018 antara lain telah disusun program berdasarkan prioritas beserta anggaran pembangunan santitasi untuk 5 tahun ke depan, pendanaan program telah disesuaikan dengan kemampuan APBD dan alokasi APBN serta sektor lain,

Empat sektor utama dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi yaitu sektor air limbah, sektor persampahan , sektor drainase dan sektor PHBS terkait sanitasi. Kondisi saat ini, 82,7% masyarakat telah dapat mengakses jamban layak berupa jamban pribadi dan MCK umum, sementara 17,3% sisanya mengakses sungai, kebun dan pekarangan.  Sementara 29, 5% jamban pribadi  memiliki tangki septik tidak aman (meresap ke dalam tanah).  Sektor persampahan erat terkait dengan perilaku masyarakat yang masih rendah dalam melakukan daur ulang. Masih adanya praktek membakar sampah sebesar 73% dan sebesar15,7% yang masih membuang sampah sembarangan.   Sementara dari sektor drainase, hasil dari studi Ehra menyebutkan bahwa 14,6% rumah tangga memiliki lingkungan sekitar rumah yang terdapat genangan air. Pada umumnya sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematusan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (grey water).  Terkait perilaku hidup bersih dan sehat, kurangnya penyuluhan terkait PHBS kepada masyarakat menyebabkan masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (NOH).

Leave a Comment more...