Archive for September, 2014

Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Kabupaten Kotawaringin Barat 2013

by on Sep.30, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan, Produk Bappeda

Pada akhir September 2014 bertempat di Aula Bappeda,  Bappeda Kotawaringin Barat menggelar Seminar Akhir Penyusunan Dokumen Incremental Capital Output Ratio (ICOR).  Seminar ini merupakan seminar kedua, setelah seminar awal yang dilaksanakan pada 15 September 2014 lalu.

Seminar yang dipimpin oleh Kepala Bappeda tersebut dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah SKPD, kalangan perbankan, perusahaan swasta dan akademisi dari Universitas Antakusuma Pangkalan Bun.  Bertindak sebagai narasumber adalah Ir. Evron Asrial, M.Si yang merupakan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen ini.  Acara ini bertujuan untuk menyerap masukan dan saran dari peserta untuk perbaikan penyusunan dokumen selanjutnya.

20140911_103311

Dalam seminar tersebut dipaparkan mengenai pengolahan data dan hasil analisis ICOR secara mendalam.  “Angka koefisien ICOR dapat menggambarkan seberapa besar efisiensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat ini.  Semakin besar angka ICOR maka semakin tidak sefisien investasi. Sebaliknya, semakin kecil nilai ICOR, maka semakin efisien investasinya,” urai Kepala Bappeda.  Berdasarkan hasil penghitungan dan analisis, diketahui bahwa akumulasi nilai ICOR Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 1,52.  Hal ini mengindikasikan bahwa investasi di daerah terbilang efisien, sehingga berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan langkah yang menguntungkan.  “Berdasarkan studi yang dilakukan PBB, angka ICOR rata-rata Negara sedang  berkembang adalah 3, sementara angka ICOR Indonesia 5 dan ASEAN 3,5.  Jika angka ICOR Kobar adalah 1,52 maka hal ini merupakan kondisi yang sangat baik,” ungkap narasumber.

20140930_112204

Sebagai rekomendasi dan saran tindak lanjut, diharapkan pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan investasi dengan melakukan promosi dan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia investasi. (ILN)

Leave a Comment more...

Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Sep.15, 2014, under Berita Daerah, Bidang Ekonomi, Perencanaan

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kotawaringin Barat,  dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan pengendalian inflasi daerah, pada Akhir Juni 2014, bertempat di Ruang Rapat Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.   Rapat ini sendiri juga merupakan tindak lanjut dari rapat serupa yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan Juni lalu di Palangka Raya.

Dalam yang didpimpin oleh Kepala Bappeda ini dihadiri oleh anggota tim pengendali inflasi daerah dan SKPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.  Agenda dalam rapat koordinasi  ini membahas faktor-faktor yang memicu terjadinya inflasi khususnya harga 9 bahan pokok masyarakat dengan menghadirkan narasumber Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Perum Bulog. Selain itu juga dibahas upaya-upaya yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pengendalian inflasi daerah.

Dalam rapat tersebut sempat mengemuka satu wacana untuk mengadopsi metode pasar penyeimbang yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Kota Palangka Raya.   Pasar penyeimbang ini merupakan pasar dimana barang-barang pokok yang diperdagangkan di pasar tersebut telah mengalami penekanan harga karena alur distribusi barang tersebut telah dipersingkat, sehingga biaya distribusi barang dari produsen ke pedagang di pasar tersebut bisa ditekan yang berdampak pada harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga pasar.   Namun di sisi lain tidak dapat dimungkiri bahwa pasar penyeimbang ini dikhawatirkan hanya berfungsi seperti pasar murah, meskipun secara konseptual pasar penyeimbang jelas berbeda dengan pasar murah.   Tentunya pelaksanaan pasar penyeimbang ini memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, serta memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk menjaga kestabilan ketersediaan barang dari sisi pasokan maupun dari sisi distribusi. (ILN)

Leave a Comment more...

Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pemantauan Capaian Target Program MDGs Tahun 2011– 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat

by on Sep.15, 2014, under Berita Daerah, Bidang Pemkesra, Perencanaan

Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan khususnya yang berkaitan dengan Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (MDGs), Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah telah berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dalam penyusunan RAD MDGs.  Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri telah memulai penyusunan RAD dan Matrik MDGs sejak tahun 2011.  Sebagai bentuk kelanjutan program MDGs di Kabupaten Kotawaringin Barat  dan tindak lanjut hasil kegiatan Sosialisasi Penyusunan, dan Pemantauan Rencana Aksi Daerah (RAD) MDGs Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya pada Juli 2014, Bappeda menyelengggarakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pemantauan Capaian Target Program MDGs Tahun 2011– 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat di Aula Bappeda Kotawaringin Barat dengan mengundang seluruh SKPD Teknis terkait dan semua POKJA MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat.

Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pemantauan Capaian Target Program MDGs Tahun 2011– 2015 Kabupaten Kotawaringin Barat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat Masradin, dengan agenda rapat yaitu Sinkronisasi Matrik Aksi MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap dokumen perencaan daerah (RPJMD, RKPD, dan Restra SKPD) dan capaian indikator variabel target MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat pada masing – masing SKPD teknis.   Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar target MDGs yang telah berhasil dicapai dan yang belum tercapai.

Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa untuk matrik MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersusun pada tahun 2011 masih perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan pada masa pemerintahan Kepala Daerah 2012-2016, karena dokumen Matrik yang tersusun masih mengacu pada dokumen perencanaan yang lama dimana pada saat itu Kabupaten Kotawaringin Barat belum memiliki Kepala Daerah yang definitif.

Dengan rapat koordinasi ini diharapkan dapat segera terbentuk dokumen Matrik MDGs Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya akan dilegalisasi dengan menerbitkan peraturan bupati ataupun Peraturan daerah tentang RAD MDGs.

Pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah juga menyampaikan bahwa masing-masing Pokja MDGs dan SKPD pelaksana kegiatan agar melaksanakan evaluasi capaian program indikator target MDGs per semester, sehingga dapat diketahui progres pada masing-masing indikator dan mana yang harus dijadikan prioritas. (NUD)

Leave a Comment more...