Kantor Bappeda Kab. Kotawaringin Barat

Selamat datang di situs resmi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat.  Keberadaan situs ini merupakan salah satu upaya Bappeda Kotawaringin Barat untuk mewujudkan perencanaan yang  terbuka dan partisipatif,  sekaligus mendekatkan Bappeda dengan seluruh masyarakat utamanya warga Kotawaringin Barat.

Dalam website ini kami menyediakan informasi berupa kegiatan dan proses  perencanaan, dokumen perencanaan, juga informasi  mengenai perkembangan pembangunan dan kondisi di Kotawaringin Barat secara umum.

Dengan diluncurkannya website ini kami berharap masyarakat dapat memperoleh informasi tentang perencanaan pembangunan yang diperlukan,  juga wawasan tentang proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kotawaringin Barat.  Kami juga mengharapkan partisipasi aktif dari pengunjung untuk memberikan komentar, masukan, saran maupun pertanyaan mengenai perencanaan di Kotawaringin Barat.

Semoga website ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan semua pihak  yang berkepentingan dengan pembangunan daerah.  Terima kasih atas kunjungannya.

Korupsi telah dipandang sebagai musuh bersama bangsa Indonesia, bahkan ditetapkan sebagai kejahatan extra ordinary.  Untuk memberantasnya memerlukan tekad kuat dan kerjasama dari berbagai pihak.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;  dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2013; Bupati Kotawaringin Barat dengan Gubernur Kalimantan Tengah membuat kesepakatan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sanggup melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Tahun 2014.

Dukungan terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut diwujudkan dengan menyusun  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014,  demi  mendukung pencapaian sasaran  Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.  Laporan mengenai Aksi Daerah PPK 2014 selengkapnya dapat dilihat melalui  link berikut  Aksi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2014.  (adm)

Rangkaian kunjungan pejabat negara ke Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat mencapai puncaknya pada 5 Desember 2014, dimana Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo beserta Ibu Negara tiba di Pangkalan Bun.    Dengan menggunakan pesawat komersil, Joko Widodo beserta rombongan mendarat di Landasan Udara Iskandar Pangkalan Bun sekitar pukul 10.30 WIB.

Menyambut kedatangan pimpinan tertinggi negara ini, daerah sudah menyiapkan rangkaian prosesi adat maupun upacara penyambutan secara formal.  Secara adat, Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara beserta rombongan diterima oleh Pangeran Muasjidinsyah selaku juriyat Kesultanan Kutaringin Pangkalan Bun.

Dalam penyambutan tersebut, sebagaimana tamu dari luar yang datang berkunjung ke wilayah Pangkalan Bun, Joko Widodo dan istri harus melakukan prosesi tampung tawar, dipandu oleh Pangeran Muasjidinsyah.   Jokowi dan istri terlihat membasuh tangan sebagai simbol membersihkan diri sebelum memasuki wilayah Pangkalan Bun.  Sementara secara formal, kedatangan Joko Widodo dan istri beserta rombongan disambut oleh Bupati Kotawaringin Barat Ujang Iskandar.  Upacara penyambutan didahului dengan penampilan tarian tradisional.

Selepas rangkaian acara penyambutan di Lanud Iskandar, Presiden Jokowi menjalankan ibadah sholat Jumat, sementara ibu negara memberikan keterangan pers di Istana Kuning.  Siangnya rombongan presiden melakukan kunjungan ke Kumai dan meninjau beberapa fasilitas disana.

Presiden Jokowi dijadwalkan menghadiri Apel Gabungan Dansat dan Dandim Terpusat se-Indonesia  tahun 2014, memberikan ceramah dan membahas kesejahteraan prajurit.  Agenda lain dari Presiden Jokowi adalah meninjau perkebunan sawit yang berada di Kotawaringin Barat.Presiden Jokowi direncanakan berada di Pangkalan Bun selama satu hari. (ILN)

Kabupaten Kotawaringin Barat kembali kedatangan pejabat negara, yakni salah satu menteri dalam  Kabinet Kerja RI,  Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F Moeloek, yang tiba pada hari yang sama dengan kedatangan Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tjahjo Kumolo, 3 Desember 2014.

Dalam kunjungannya tersebut, sebelum memberikan ceramah pada Apel Danrem dan Dandim Terpusat Tahun 2014, sekitar pukul 09.00 WIB, Nila F Moeloek menyempatkan blusukan ke RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, dengan didampingi Sekjen Kemenkes, Direktur RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun Suyuti dan Kepala Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat Indrawan Sakti.  Menkes mengunjungi dan mengevaluasi fasilitas yang ada pada ruang rawat jalan (Poliklinik) dan ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), serta meninjau dan meminta informasi mengenai masterplan pengembangan RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun.

Sebagai tambahan informasi, RSUD Sultan Imanudin Pangkalan Bun pernah mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima, Penghargaan Baby Friendly Hospital dari Unicef, Juara I Nasional RS Sayang Ibu dan Anak th 2007 – 2014 dan penghargaan bidang kesehatan dari Kementerian Kesehatan berupa Manggala Karya Bhakti Husada Kategori Kartika. (red)